KARAWANG, KBEONLINE.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Karawang menegaskan akan satu komando dan patuh terhadap keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Karawang, Natala Sumedha, menyampaikan bahwa sikap fraksi di daerah sepenuhnya mengikuti arah kebijakan partai di tingkat pusat.
“Intinya kami satu komando dengan DPP,” ujar Natala Sumedha, Kamis (8/1/2026).
Baca Juga:Wacana Pilkada Lewat DPRD, Fraksi NasDem DPRD Karawang Sepakat dengan Sikap DPP dan Fraksi DPR RIDinilai Lebih Efektif Gerindra Karawang Dukung Wacana Pilkada Dipilih DPRD
Ia menegaskan, Fraksi PDIP DPRD Karawang tidak akan mengambil sikap di luar keputusan resmi partai.
“Iya, kita akan patuh pada putusan DPP partai,” tambahnya.
Sementara itu, di tingkat nasional, PDIP menjadi satu-satunya partai politik yang secara terbuka dan tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Sikap tersebut ditegaskan oleh jajaran DPP PDIP dan Fraksi PDIP DPR RI di tengah menguatnya dukungan dari sejumlah partai koalisi pemerintah terhadap mekanisme Pilkada tidak langsung.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengakui telah terjadi komunikasi dan pembicaraan informal dari partai-partai lain yang mengajak PDIP untuk ikut mendukung wacana tersebut. Namun, ia menegaskan sikap PDIP tidak berubah.
“Komunikasi informal sudah terjadi, ngobrol-ngobrol sudah. Tapi sikap kita sudah tegas dari awal, tidak akan berubah. Itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan kepada segelintir orang di DPRD,” ujar Deddy, Rabu (7/1/2026).
Meski secara matematis posisi PDIP di DPR RI berada dalam minoritas, Deddy menilai dinamika politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kursi parlemen. Ia meyakini suara publik dan kelompok masyarakat sipil yang tidak terwakili di legislatif tetap akan memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan nasional.
“Pasti akan ada dinamika, suara masyarakat, dan suara kelompok lain yang tidak terwakilkan di legislatif,” katanya. ***