Hal ini mengindikasikan bahwa ambisi negara dalam mencapai kedaulatan pangan dan energi sering kali berbenturan keras dengan kedaulatan ruang rakyat di tingkat tapak.
Di sisi lain, lonjakan ini juga mengindikasikan bahwa kebijakan moratorium Menteri ATR/BPN tidak berhasil menekan laju konflik agraria di lapangan, sehingga moratorium HGU dan izin perlu diikuti langkah penyelesaian konflik agraria.
Konflik Agraria Pertambangan, Buka Borok Program Transisi Energi
Sementara itu, konflik agraria di sektor pertambangan juga mengalami lonjakan 46 kejadian dengan luas area mencapai 58.904,68 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.020 keluarga.
Baca Juga:Kumaha Ieu Pak Dedi? Rumah Panggung di Karangligar Ikut Terendam hingga AtapTanggul Sungai Citarum Jebol di Muaragembong, Banjir di Utara Kabupaten Bekasi Tambah Parah
Fenomena ini sebagian besar disebabkan pertambangan nikel sebanyak 16 kasus dan batubara dengan 12 kejadian konflik agraria. Bahkan sejak 2022 hingga 2025, kami melihat tren konflik agraria pertambangan yang terus mengalami kenaikan – di mana nikel dan batubara sebagai pemicu utama ledakan konflik agraria.
Trend konflik agraria pertambangan yang terus melonjak ini semakin membuka borok transisi energi yang didorong pemerintah, khususnya tambang nikel. Komoditas tambang yang digadang-gadang menjadi solusi dari energi terbarukan tersebut ternyata tidak benar-benar bersih dari praktik-praktik kotor.
Masih Identik dengan praktik perampasan tanah dan operasinya yang seringkali merusak lingkungan. Energi bersih hanya di permukaan saja, akan tetapi prakteknya di lapangan sebenarnya tidak kunjung berubah. Masih menggunakan pola-pola lama yang seringkali melahirkan konflik agraria, konflik sosial dan kerusakan lingkungan.
Tren Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria
Wajah loreng tentara banyak menghiasi sejumlah konflik agraria pada 2025. Terdapat sejumlah trigger bagaimana TNI terlibat menjadi aktor dalam konflik agraria tahun 2025, bahkan secara kasat mata, aparat TNI terlibat secara aktif sebagai pelaku.
Pertama, menjadikan Menteri Pertahanan sebagai motor utama penertiban kawasan hutan. Keterlibatan TNI secara langsung dalam kebijakan penertiban kawasan hutan telah melahirkan gesekan dengan masyarakat akibat pendekatan yang militeristik, alih-alih mengedepankan musyawarah dan dialog.
Meskipun Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dianggap berhasil mengembalikan kawasan hutan dari korporasi ke tangan negara, namun, operasi Satgas PKH juga meninggalkan residu konflik agraria.
Sejak dibentuk, operasi Satgas PKH telah menyebabkan 21 kasus penggusuran disertai kekerasan terhadap masyarakat dengan luas mencapai 48.183,37 hektar di Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat.