“PAD dari perumahan itu cuma sekali. Tapi kerugian masyarakat akibat banjir bisa berkali-kali setiap tahun. Pemda malah keluar ratusan miliar untuk penanganan banjir,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan banjir di sejumlah perumahan di Jawa Barat disebabkan oleh alih fungsi lahan yang keliru, seperti pembangunan di atas sawah, rawa, dan bantaran sungai.
“Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di area tempat penyimpangan air, seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air mengejar air yang datarannya lebih rendah,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, dikutip Cikarang Ekspres, Minggu (25/1).
Baca Juga:Masalah Banjir Tak Pernah Selesai, Kepala Daerah Dibuat Pusing10 Ide Jualan Makanan Kekinian untuk Takjil Ramadhan 2026, Dijamin Laris Manis
Ia menegaskan Pemprov Jawa Barat akan bersikap tegas terhadap pengembang yang menjanjikan kawasan bebas banjir, namun faktanya justru tergenang parah saat musim hujan.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan,” tegasnya.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat juga akan menertibkan tata ruang dan mendorong pembangunan hunian vertikal di kawasan padat penduduk sebagai solusi jangka panjang.
“Perumahan di area padat penduduk, seperti Bekasi, Depok, wilayah Bandung Raya, Bogor, dan wilayah lainnya yang dikategorikan padat penduduk, maka tidak ada pilihan lain selain rumah vertikal, apartemen karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu,” tandasnya. (Iky)