KBEONLINE.ID BEKASI – Banjir yang terus datang hampir setiap musim hujan di Jawa Barat bikin kepala daerah Bupati dan Walikota kepalang pusing. Warga minta solusi cepat, sementara pemerintah daerah harus berhadapan dengan persoalan lama soal tata ruang dan perizinan perumahan yang dampaknya baru benar-benar terasa sekarang.
Setiap musim hujan, sejumlah kawasan permukiman kembali terendam. Kondisi ini membuat penanganan banjir tak lagi sekadar urusan darurat, tetapi menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari penataan ruang hingga penertiban pembangunan perumahan.
Tekanan terhadap pemerintah daerah pun kian besar. Di satu sisi, masyarakat menuntut kehadiran negara saat bencana terjadi. Di sisi lain, persoalan perizinan, alih fungsi lahan, serta pengembang bermasalah menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan keberanian dan konsistensi kebijakan.
Baca Juga:10 Ide Jualan Makanan Kekinian untuk Takjil Ramadhan 2026, Dijamin Laris ManisDaftar Lengkap Harga Buyback Emas Antam di Pegadaian Hari Ini, 25 Januari 2026
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan banjir yang terjadi pada beberapa perumahan di Jawa Barat disebabkan karena alih fungsi lahan yang salah. Sebagai contoh perumahan dibangun di atas lahan sawah, rawah, bantaran sungai, hingga ada penyempitan jalur air.
Hal ini ia ungkapkan dalam video tanggapan soal banjir yang terjadi di Perumahan Green Lavender Sukamekar, Kabupaten Bekasi belakangan ini. Banjir di perumahan tersebut cukup parah karena ketinggiannya mencapai leher orang dewasa, padahal perumahan tersebut dijanjikan bebas banjir.
“Untuk warga Bekasi, warga Karawang yang hari ini masih mengalami banjir karena hujan terus menerus dan pembangunan perumahan dilakukan di area tempat penyimpangan air, seperti sawah dan rawa serta sungai-sungai yang mengalami sedimentasi dan penyempitan sehingga air meluap dan tidak bisa terkendali karena air mengejar air yang datarannya lebih rendah,” ujar Dedi Mulyadi dalam unggahan Instagram @dedimulyadi71, dikutip Cikarang Ekspres, Minggu (25/1).
Dia menyatakan bahwa Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap pengembang tak bertanggung jawab. Pihaknya akan menindak pengembang yang telah asal klaim perumahannya bebas banjir, padahal kenyataan saat musim hujan, daerahnya terdampak parah.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bersikap tegas pada seluruh pengembang yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap proyek-proyek yang dibangunnya yang kemudian mendapat pasar yang relatif baik dengan janji kawasannya nyaman, kawasan bebas banjir, dan sejenisnya. Tapi faktanya tidak sesuai dengan harapan,” ujarnya.