KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengakui banjir yang meluas di wilayahnya disebabkan oleh persoalan tata ruang yang tidak beres. Namun hingga kini, penanganan banjir masih berada pada tahap identifikasi dan wacana kebijakan, sementara banjir terus berulang di kawasan permukiman.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyebut sebagian besar wilayah terdampak banjir merupakan kawasan perumahan. Ia mengungkapkan sekitar 85 persen perumahan terdampak, dengan 51 desa dan 216 titik mengalami kebanjiran.
“Ya pasti karena tata ruang. Kalau Sungai Citarum dan Cikarang Bekasi Laut (CBL) tinggi, pasti banjir. Berarti ada kesalahan tata ruang yang dari awal tidak diantisipasi,” kata Asep Surya Atmaja kepada Cikarang Ekspres, Senin (26/1).
Baca Juga:Pro Kontra 7 Pemain Diaspora Bermain di BRI Super League, Antara Kenaikan Level dan Tantangan RegenerasiFakta Persib Usai Menang Lawan PSBS Biak: Berguinho Pecah Telur, Teja Clean Sheet, Laga Kandang Tanpa Kalah
Menurutnya, banyak kawasan perumahan sudah terbangun di wilayah rawan banjir dan mengalami genangan secara rutin. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kesalahan perencanaan yang sudah berlangsung lama.
“Ini sudah pada dibangun, banjirnya rutin, banjirnya langganan. Saya nggak mau ke depannya seperti ini,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Pemkab Bekasi mengaku masih melakukan identifikasi penyebab banjir di setiap wilayah terdampak. Pemerintah juga berencana memanggil para pengembang perumahan untuk membahas solusi penanganan banjir.
“Hari ini saya memanggil beberapa pengembang. Saya minta tuntaskan dulu banjirnya. Tidak boleh mengembangkan rumah lagi sebelum banjirnya selesai,” ucap Asep.
Ia menegaskan, untuk sementara waktu perizinan pengembangan perumahan akan dihentikan. Namun, kebijakan tersebut masih sebatas penyampaian rencana dan belum disertai kejelasan teknis maupun sanksi bagi pengembang.
“Untuk saat ini, perizinan kita stop dulu,” katanya.
Selain banjir, Asep juga menyoroti kerusakan infrastruktur pascabanjir. Ia menyebut pemerintah daerah akan memprioritaskan penanganan infrastruktur yang rusak, sembari memanggil Sekretaris Daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas langkah ke depan.
“Pasca banjir pasti banyak infrastruktur yang rusak. Makanya sekarang kita tanggulangi, kita lihat ke depannya bagaimana,” ujarnya.
Baca Juga:Gaji Rp3 Juta? Jangan Salah Langkah: Ini Strategi Investasi Paling Masuk Akal untuk Bertahan dan Naik KelasYUK JAGA KESEHATAN, Kebiasaan Sepele Ini Diam-diam Mengancam Kesehatan Ginjal
Ia menambahkan, pada 2027 pemerintah daerah telah merencanakan pembangunan di seluruh desa secara berkeadilan. Namun, banjir yang terjadi saat ini memaksa pemerintah melakukan perbaikan pada sektor-sektor yang dianggap paling mendesak.