“Kalau di perumahan, ya perumahannya yang harus ngerapihin. Kalau di pedesaan, mungkin pemerintahannya,” kata Asep.
Terkait tanggung jawab, Asep menegaskan perumahan yang belum melakukan serah terima wajib bertanggung jawab atas infrastruktur di kawasan tersebut.
“Apalagi kalau belum serah terima, perumahan harus bertanggung jawab terkait infrastruktur yang ada,” tegasnya.
Baca Juga:Pro Kontra 7 Pemain Diaspora Bermain di BRI Super League, Antara Kenaikan Level dan Tantangan RegenerasiFakta Persib Usai Menang Lawan PSBS Biak: Berguinho Pecah Telur, Teja Clean Sheet, Laga Kandang Tanpa Kalah
Meski pemerintah menyebut akan mempercepat penanganan pascabanjir, langkah yang disampaikan masih terbatas pada pendataan dan pertemuan dengan pihak terkait.
“Kita identifikasi dulu banjirnya di mana saja, lalu kita undang pengembang-pengembangnya, solusinya seperti apa,” ujarnya.
Tiga Pekan Terendam, Warga Dibiarkan Bertahan
Sementara itu, Banjir yang merendam Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, telah berlangsung hampir tiga pekan. Warga masih bertahan di tengah genangan air yang belum juga surut, dengan kondisi hidup serba terbatas.
Siti Fatonah (47), warga setempat, mengatakan banjir mulai terjadi sejak pertengahan bulan lalu. Ia mengaku tidak mengingat tanggal pasti, namun memastikan genangan air sudah berjalan sekitar tiga minggu.
“Pokoknya saya ngitungnya mingguan aja, ini sudah jalan tiga minggu,” ujar Siti.
Ketinggian air di permukiman bervariasi. Di dalam rumah, air mencapai selutut orang dewasa, sementara di luar rumah bisa mencapai sepangkal paha. Bagi warga yang bertubuh lebih pendek, genangan bahkan setinggi pinggang.
“Kalau saya kan tinggi, jadi selutut. Yang pendek mah di dalam rumah bisa sepinggang,” katanya.
Baca Juga:Gaji Rp3 Juta? Jangan Salah Langkah: Ini Strategi Investasi Paling Masuk Akal untuk Bertahan dan Naik KelasYUK JAGA KESEHATAN, Kebiasaan Sepele Ini Diam-diam Mengancam Kesehatan Ginjal
Akibat banjir berkepanjangan, Siti terpaksa mengungsi ke rumah kontrakan sejak sepekan terakhir. Ia menyewa kontrakan karena tidak memiliki tempat untuk menumpang.
“Ngontrak, bayar. Kalau nggak ngontrak, siapa yang nampung,” ucapnya.
Biaya kontrakan yang ditempati sebesar Rp600 ribu per bulan, di luar biaya listrik token sekitar Rp100 ribu. Beban tersebut cukup berat mengingat suaminya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu.
“Kalau ada kerjaan ya dapat duit, kalau nggak ya nggak. Makanya ngontrak ini patungan sama saudara,” tutur Siti.
Sementara itu, warga lain yang tidak mampu menyewa kontrakan memilih bertahan di sekitar rumah dengan mendirikan tenda darurat dari terpal dan bambu seadanya. Tenda tersebut digunakan sekadar untuk berteduh.