“Setiap banjir kami langsung bergerak cepat. Evakuasi, pengungsian, makanan, minuman, obat-obatan, hingga pakaian kami sediakan,” ujar Ratna.
Tak hanya itu, pihak developer juga melakukan pembersihan rumah warga pascabanjir, termasuk pengecatan ulang dan perbaikan bangunan yang terdampak.
“Rumah yang terdampak kami bersihkan, kami cat kembali, bahkan direvitalisasi bila ada kerusakan. Itu komitmen kami sebagai developer,” tegasnya.
Baca Juga:TMA Sungai Citarum Terus Naik, Warga di Himbau WaspadaHujan Deras Picu Banjir Susulan, Pemkab Karawang Siaga Penuh
Namun Ratna kembali menekankan, tanpa penanganan menyeluruh di wilayah hulu dan sungai utama, upaya internal tidak akan cukup.
“Selama faktor eksternal belum tertangani, banjir akan terus berulang. Karena itu perlu kerja bersama pemerintah, DPRD, dan seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ombi Hari Wibowo, menegaskan bahwa persoalan banjir yang terjadi di Perumahan Nebraska dan sejumlah kawasan lain di sekitarnya tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak pengembang.
“Dari sisi perizinan dan pemeriksaan administrasi, semuanya sudah lengkap. Bahkan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) sudah diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi ini bukan murni kesalahan pengembang,” ujar Ombi.
Ombi menyampaikan, DPRD Kabupaten Bekasi telah menerima surat yang akan ditindaklanjuti ke unsur pimpinan DPRD untuk mengundang seluruh pengembang dari tujuh perumahan tersebut, bersama dinas-dinas teknis terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Langkah tersebut dilakukan untuk merumuskan solusi bersama dalam penanganan banjir yang kerap terjadi akibat luapan Kali CBL.
“Ke depan akan ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Penanganan banjir ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri,” tegasnya.
87 Perumahan Utara Bekasi Rawan Banjir
Baca Juga:Banjir Rendam 41 Desa di Bekasi, Sebanyak 37.879 Jiwa Terdampak, 6.027 MengungsiNyari Tempat Nyarap Murah di Karawang? Coba 3 Rekomendasi Ini Enak dan Murah untuk Kulineran Low Budget
Selain wilayah Cukamekar, Ombi juga mengungkapkan bahwa berdasarkan paparan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), terdapat 87 perumahan di wilayah utara Kabupaten Bekasi yang berpotensi mengalami banjir saat curah hujan tinggi akibat luapan sungai.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase.
“Untuk itu kami akan membedah masterplan drainase Kabupaten Bekasi yang terbit tahun 2020 sebagai dasar penyelesaian banjir ke depan,” jelasnya.