“Memang opsi ini sempat diupayakan sehingga akhir Bappenas sendiri yang melakukan kajian awal, seperti pra-fs (feasilbility study) lah, lalu kemudian kajian DED-nya yang lebih teknis. Tapi memang selanjutnya menunggu bagaimana kesiapan pemerintah daerah sendiri seperti apa,” ucap Agus.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Rudy Rafly mengatakan, kondisi PJU yang mati menjadi salah satu penyebab kecelakaan bagi pengguna jalan, mengingat banyaknya ruas jalan yang berlubang dan minim penerangan.
“Saya ngerasain sendiri juga gitu loh, kadang di jalan itu kalo gelap-gelapnya luar biasa gelap, bisa berbahaya apalagi jalan-jalan di kondisi hujan bisa bolong-bolong, masalah PJU ini lumayan krusial,” kata Rudy.
Baca Juga:Diduga Nggak Ada Izin, Satpol PP Akan Panggil Terduga Pelaku Pengupasan Tanah di Cikampek UtaraKerusakan Longsor Bojongmangu Ditaksir Rp1,14 Miliar
Namun dengan banyaknya jumlah PJU yang kurang, perlu opsi lain agar jalanan di Kabupaten Bekasi sepenuhnya terang. Sedangkan skema KPBU bisa menjadi alternatif untuk diupayakan.
“Kalau KPBU ini bisa lebih efisien dan tanggung jawabnya jelas, termasuk soal perawatan dan risiko pencurian, saya pribadi mendukung. Tapi tentu harus dibahas lebih detail dengan dinas terkait dan pihak lain. Karena memang kekurangan sekitar 13 ribuan titik PJU ini angka yang besar dan tentu tidak bisa diselesaikan cepat kalau hanya mengandalkan APBD,” katanya.
Untuk itu, dalam waktu dekat ia bakal memanggil instansi terkait agar persoalan penerangan jalan bisa teratasi. Termasuk membahas kaitan mandeknya rencana skema KPBU yang telah mendapatkan dukungan serta kajian awal dari Bappenas.
“Ke depan kami berencana kembali mengagendakan rapat dengan Dinas Perhubungan untuk membahas persoalan PJU, termasuk pengawasan, penanganan lampu mati, serta kemungkinan penerapan KPBU,” tandasnya. (Iky)