Ketiadaan program pembangunan di triwulan awal tahun turut dibenarkan Asisten Administrasi Umum (Asda) III Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, Iis Sandra Yanti. Menurut dia, triwulan I diprioritaskan untuk pemenuhan belanja rutin dan mengikat.
“Pemenuhan belanja rutin wajib dan mengikat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan seperti listrik, air, BBM Operasional, Alokasi Dana Desa, BHP (bagi hasil pajak), BHR (bagi hasil retribusi),” kata dia.
Selain itu, anggaran triwulan I pun dialokasikan untuk kegiatan prioritas nasional dan daerah serta berbagai agenda wajib lainnya. “Kegiatan lain yang secara regulasi harus dilaksanakan pada triwulan 1, misalnya LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) dan LKIP (Laporan Kinerja Instansi Daerah),” kata dia.
Baca Juga:Kenapa Banyak Orang Indonesia Tetap Miskin? Ini Bukan Soal Malas, Tapi Sistem yang MenjeratCuri Motor CRF Rp30 Juta dan Hampir Diamuk Masaa, Dua Curanmor Bersenpi Diringkus di Palumbonsari
Ketiadaan pembangunan berbeda dengan semangat percepatan pembangunan yang kerap digelorakan Pemkab Bekasi tidak terealisasi. Kondisi ini pun berbanding terbalik dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang (non aktif)-Asep Surya Atmaja. Pada Pilkada 2024 lalu, Ade-Asep menegaskan semangat untuk membangkitkan, memajukan dan menyejahterakan Bekasi dari sisi pembangunan.
Molornya pembangunan tidak lepas dari proporsi anggaran belanja pemerintah daerah yang terpangkas oleh dana transfer dari pusat ke daerah yang turun hingga Rp 600 miliar. Sayangnya, menurunnya dana transfer ini gagal diantisipasi pemerintah daerah dengan menggenjot PAD.
Hingga tutup buku 31 Desember 2025 lalu, PAD Kabupaten Bekasi ha¬nya mencapai Rp 3,64 triliun dari target yang ditetapkan, yakni Rp 4,1 triliun lebih atau sebesar 87,43%. (Iky)