KBEonline.id, BEKASI – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi menunda pembangunan infrastruktur berdampak serius terhadap penanganan banjir. Normalisasi sungai yang menjadi penyebab utama banjir di belasan kecamatan belum dapat direalisasikan karena terkendala anggaran dan tidak masuk dalam program prioritas daerah.
Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln mengaku perlu ada pergeseran skema penggunaan anggaran agar normalisasi dapat dilakukan. Pasalnya, saat ini pembangunan infrastruktur dan proyek fisik lainnya baru dijadwalkan pada triwulan ketiga.
“Memang perlu ada pergeseran anggaran agar memungkinkan (normalisasi) bisa dipercepat. Laporannya suddah disampaikan pada Pak Plt Bupati Bekasi,” kata Henri, Selasa (10/02/2026).
Baca Juga:Penampungan Banjir Diusulkan Jadi Prioritas di Cikarang PusatSiap-Siap Banjir Long Weekend! Cek Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Imlek 2026 Sesuai SKB 3 Menteri
Berdasarkan hasil kajian sementara, terdapat dua sungai yang menjadi penyumbang terbesar banjir di Kabupaten Bekasi yaitu Ciherang dan Cikarang-Bekasi-Laut. Dengan derasnya debit air serta sedimentasi yang tinggi membuat sungai meluap di banyak titik.
Kedua sungai besar tersebut sebenarnya menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, Pemkab Bekasi bersama BBWS telah menyepakati kerja sama penanganan sungai. Sehingga normalisasi sungai dikerjakan oleh pemerintah daerah.
“Pola kerja samanya kurang lebih seperti yang sudah diterapkan pada pembangunan Bendungan BSH-0. BBWS memberikan rekomendasi teknis, dan pelaksanaan dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi. Arahan dari Pak Plt Bupati sendiri memang terkait normalisasi sungai ini untuk disegerakan,” ucapnya.
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya mengatakan, dari hasil kajian teknis, Ciherang dan CBL tidak mampu menampung air terutama saat debit meningkat.
Di sisi lain, daerah sepanjang alira sungai mulai padat dengan berdirinya banyak perumahan. Alhasil beberapa kecamatan seperti SUkawangi, Tambun Utara hingga Babelan menjadi wilayah terparah banjir.
“Hasil kajian teknis kami pasca banjir yaitu sungai CBL sudah tidak memungkinkan menampung air dari permukiman dengan normalisasi untuk memperlancar aliran air. Sementara itu sungai Ciherang juga berpotensi mengalami luapan hal ini juga perlu dilakukan normalisasi dan peninggian tanggul sungai,” ucapnya.
Meski begitu, diakui Agung, normalisasi hanya menyasar pada titik kritis akibat keterbatasan anggaran. Sedikitnya 20 kegiatan normalisasi sungai ditiadakan seiring pemangkasan anggaran.