KBEonline.id, BEKASI – Pemerintah Kecamatan Cikarang Pusat mengusulkan penyediaan tempat penampungan sementara bagi warga terdampak banjir agar masuk dalam skala prioritas pembangunan. Pasalnya, sejumlah wilayah di kecamatan tersebut rutin dilanda banjir setiap tahun, sementara masyarakat enggan direlokasi dari permukiman asal.
Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tahun 2026 yang berlangsung di Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada Selasa (10/02/2026).
Plt Camat Cikarang Pusat Khairul Hamid mengatakan, persoalan banjir menjadi salah satu isu paling mendesak selama dirinya bertugas. Menurutnya, wilayah Pasiranji dan Pasir Tanjung hampir setiap tahun terdampak banjir, terutama pada periode Januari hingga Maret.
Baca Juga:Siap-Siap Banjir Long Weekend! Cek Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Imlek 2026 Sesuai SKB 3 MenteriJalan Utama Desa Purwadana Amblas Diterjang Abrasi Sungai Citarum, Akses Warga Terhambat
“Banjir itu sudah pasti terjadi setiap tahun. Masyarakat juga tidak ingin direlokasi, sehingga yang paling dibutuhkan adalah tempat penampungan sementara,” ujar Khairul Hamid kepada Cikarang Ekspres.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lahan TPU yang berada dalam pengelolaan Disperkimtan, dengan bangunan pendopo yang secara administrasi masuk wilayah Desa Pasir Tanjung, meski lokasinya lebih dekat ke Pasiranji. Namun, kondisi bangunan tersebut dinilai sudah tidak layak digunakan.
“Atapnya banyak yang rusak, kamar mandi juga sudah tidak berfungsi,” katanya.
Berdasarkan pendataan, jumlah warga terdampak banjir di wilayah tersebut mencapai sekitar 200 hingga 250 kepala keluarga. Kondisi serupa juga dialami warga di Desa Pasir Tanjung yang hingga kini masih mengandalkan fasilitas sementara saat banjir terjadi.
Untuk tahun 2026, Kecamatan Cikarang Pusat mendapatkan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp13,56 miliar yang tersebar di sejumlah desa. Meski demikian, masih terdapat satu desa yang belum terakomodasi dalam pembangunan pada tahun berjalan.
Sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran, pemerintah kecamatan mendorong pembangunan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggandeng sejumlah pihak swasta.
“Kami terus mendorong CSR agar pembangunan bisa menjangkau desa yang belum ter-cover,” pungkasnya. (Iky)