KOTA BEKASI, KBEonline.id – Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah strategis dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Untuk memastikan kualitas pendataan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pemantauan langsung di lapangan, Senin (9/2).
Pemantauan atau high-level witnessing ini berlangsung di RT 10 RW 18 Perumahan BJI Danita, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai metodologi statistik dan standar kualitas data yang ditetapkan BPS.
Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa SNLIK merupakan survei tahunan yang sangat penting untuk memotret tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia secara objektif.
Baca Juga:Normalisasi Sungai di Bekasi Tersendat Terkendala Biaya Penampungan Banjir Diusulkan Jadi Prioritas di Cikarang Pusat
“Survei ini menjadi dasar bagi kami untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Karena itu, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan BPS agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan,” ujar Friderica.
Ia menyebutkan, pelaksanaan SNLIK 2026 memiliki perbedaan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, survei dilakukan melalui kolaborasi tiga lembaga, yakni OJK, LPS, dan BPS, dengan jumlah sampel yang jauh lebih besar.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, hasil survei hanya bisa disajikan pada tingkat nasional. Tahun ini, dengan cakupan sampel yang lebih luas, kami dapat menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi,” katanya.
Menurut Friderica, hasil SNLIK tidak hanya berupa data statistik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program literasi dan inklusi keuangan yang telah dijalankan.
“Dari hasil survei inilah kami menilai apakah program yang sudah ada berjalan efektif atau perlu disesuaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, penambahan jumlah responden pada SNLIK 2026 bertujuan memperkuat kualitas analisis dan ketepatan perumusan kebijakan. Tahun ini, jumlah responden meningkat signifikan menjadi sekitar 75 ribu orang, dibandingkan sekitar 10 ribu responden pada tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan jumlah responden yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia, hasil survei menjadi lebih representatif dan dapat dianalisis hingga tingkat provinsi,” kata Anggito.