KBEONLINE.ID – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, kondisi jalan rusak di Kabupaten Karawang menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kerusakan yang tersebar di sejumlah titik tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan para pemudik yang akan melintasi wilayah tersebut.
Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah menggelar rapat koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi serta Satuan Kerja (Satker) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah mengusulkan agar penanganan jalan rusak dilakukan melalui rekonstruksi menyeluruh, bukan sekadar perbaikan sementara.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan, ruas jalan nasional dari Karawang hingga Cirebon menjadi prioritas karena kondisinya dinilai sudah tidak layak dan berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Jalur Vital “Terowongan Sapi” yang Terabaikan di Tengah Geliat Industri CikarangTanggul Kali Cikarang Ambrol, Perumahan GCV Jayasampurna Terancam Banjir
“Kami sudah melakukan koordinasi langsung dengan PPK 1.1 Kementerian PU. Jalan nasional dari Karawang sampai Cirebon yang rusak akan ditangani,” kata Dedi.
Ia menekankan, pola penanganan yang didorong pemerintah provinsi bukan lagi tambal sulam, melainkan pembangunan ulang dengan standar teknis yang lebih kuat dan berkelanjutan.
“Penanganannya bukan tambal sulam. Yang kami dorong adalah rekonstruksi agar kualitas jalan benar-benar terjamin dan tidak cepat rusak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum, Rina Kumalasari, menjelaskan bahwa langkah cepat yang saat ini dilakukan adalah penambalan atau patching di titik-titik berlubang untuk memastikan jalur tetap aman dilalui menjelang mudik.
“Untuk sementara, kami melakukan penanganan sementara (holding) di lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan. Lubang-lubang akan ditutup melalui metode patching, dan kami targetkan seluruhnya selesai sebelum Lebaran,” ujarnya saat peresmian Jembatan Curug, Karawang, Jumat (13/2).
Rina mengakui, kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi jalur Pantura di Jawa Barat cukup besar. Karena itu, pihaknya telah mengusulkan pembiayaan ke pemerintah pusat dan kini menunggu keputusan apakah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).