KBEONLINE.ID KARAWANG – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp470,46 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Porsi terbesar dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kini menjadi tulang punggung kebijakan pendidikan dan kesehatan nasional.
Program MBG dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan dirancang untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Baca Juga:Tanggapi Gugatan Guru Honorer soal Anggaran MBG ke MK, Purbaya: Lemah dan Berpeluang DitolakCurhat Viral di TikTok, Seorang Wanita Bongkar 2 Tipe Manusia Toxic Saat Tinggal di Bali
Total anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun, melonjak drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya Rp71 triliun dengan cakupan 17,9 juta penerima.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa pagu anggaran BGN tahun 2026 mencapai Rp268 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen difokuskan untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional.
“Alokasi untuk MBG mencapai Rp248 triliun, sementara sisanya digunakan untuk program non-MBG,” ujar Dadan Dikutip dari YouTube DPR RI, Jum’at (20/2/2026).
Anggaran pendidikan yang disalurkan melalui BGN tercatat sebagai yang terbesar dibanding kementerian dan lembaga lain, yakni Rp223,55 triliun atau sekitar 47,5 persen dari total anggaran pendidikan nasional.
Secara fungsi, anggaran BGN terbagi sebagai berikut:
Fungsi pendidikan: Rp223,5 triliun
Fungsi kesehatan: Rp24,7 triliun
Fungsi ekonomi: Rp19,7 triliun
Dari sisi jenis belanja, anggaran BGN didominasi belanja barang sebesar 97,7 persen, sementara belanja pegawai hanya 1,4 persen, dan belanja modal 0,9 persen.
Fokus MBG: Anak Sekolah hingga Ibu Hamil
Sebagian besar dana MBG diarahkan untuk pemenuhan gizi anak sekolah, dengan nilai anggaran mencapai Rp34,49 triliun.
Baca Juga:Sholat Tarawih Dimulai Jam Berapa? Ini Waktu Pelaksanaannya Selama Ramadhan 2026Bacaan Niat Sholat Tarawih di Bulan Ramadhan, Lengkap Versi Imam dan Makmum
Selain itu, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan total alokasi Rp3,18 triliun.
Pemerintah turut menganggarkan dana tambahan untuk mendukung keberlanjutan program, antara lain:
Belanja ASN: Rp3,9 triliun
Digitalisasi sistem MBG: Rp3,1 triliun
Promosi dan edukasi masyarakat: Rp280 miliar
Untuk aspek keamanan pangan, pengawasan MBG melibatkan BPOM dengan alokasi sekitar Rp700 miliar.
Integrasi data gizi juga diperkuat melalui kerja sama dengan BPS dan Kementerian Kesehatan.
BGN juga mencatat adanya anggaran dukungan manajemen sebesar Rp12 triliun, dengan sebagian dana berstatus reserve output yang hanya dapat dicairkan setelah memperoleh persetujuan langsung dari Presiden.