Komunikasi ini dilakukan langsung oleh Asep Surya Atmaja dengan cara rutin mengunjungi banyak perusahaan. “Kalau selama ini kan mungkin hanya dipanggil, dikumpulkan. Saya berpikir untuk datang langsung agar tercipta hubungan yang baik. Selain mendorong agar membuka lowongan kerja, pemerintah juga mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman-teman di manajemen perusahaan yang bisa kami bantu sebagai bentuk pelayanan,” kata Asep.
Dari hasil door to door di banyak perusahaan, didapati ribuan lowongan kerja yang dibuka. Pembukaan lowongan kerja itu dilakukan dengan pameran bursa kerja secara daring maupun luring.
“Alhamdulillah sudah banyak yang akhirnya bisa bekerja. Dan tentu kami berharap bekerja dengan sungguh-sungguh. Sedangkan programnya sampai saat ini terus berjalan,” ucap dia.
Baca Juga:Satu Tahun Aep–Maslani : Karawang Borong Penghargaan dan Tuntaskan Pembangunan StrategisWaspada Mudik 2026! Banyak Jalan Berlubang di Kabupaten Bekasi Ancam Keselamatan Pemudik
Berdasarkan data BPS Kabupaten Bekasi pada 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun walau tidak signifikan. Hingga Desember lalu, TPT sebesar 8,78 persen atau turun 0,04 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 8,82 persen.
Kendati demikian, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 8.700 orang menjadi 1.485.000 orang. Mayoritas tenaga kerja paling banyak adalah jasa sebesar 56,91 persen (845,52 ribu orang); Manufaktur sebesar 37,07 persen (550 ribu orang); dan Pertanian sebesar 6,03 persen (89,58 ribu orang).
Janji politik lainnya yang telah direalisasikan, kata Asep yaitu kenaikan gaji untuk para imam dan marbot masjid menjadi Rp 300.000 per bulan. Selain nilainya, jumlah penerimanya pun meningkat menjadi 2.000 orang. Kenaikan honor juga diterima oleh Ketua RT/RW menjadi Rp 1,1 juta per bulan.
Sedangkan bagi masyarakat umum yakni pengaktifan kembali kepesertaan Jaminan Kesejahteraan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Semula kepesertaan mereka tidak aktif lantaran kondisi keuangan daerah yang terbatas.
“Sekarang mau kami aktifkan kembali semuanya karena ini kebutuhan dasar yang mana negara atau pemerintah daerah harus memastikan warganya terlayani. Itu sudah dilakukan, sehingga tidak ada tunggakan lagi,” ucap dia.
Sementara itu, sebagaimana diketahui, persoalan hukum tengah menyelimuti Pemerintah Kabupaten Bekasi hingga membuat Ade Kuswara Kunang menjadi bupati non aktif. Meski demikian, Asep menegaskan roda pemerintah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi yang terjadi pun tidak akan mengurangi pelayanan kepada publik.