KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mengajukan izin perubahan perencanaan anggaran kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan banjir yang melanda beberapa kecamatan telah merusak ruas jalan, jembatan, serta sistem drainase. Kerusakan tersebut belum masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya sehingga membutuhkan persetujuan pemerintah pusat.
“Makanya kami izin dulu ke Kemendagri, karena ada perubahan dalam perencanaan penganggaran. Status saya juga masih Plt Bupati, jadi harus melalui prosedur ini,” ujar Asep Surya Atmaja, Senin (23/2).
Baca Juga:Ganggu Ibadah! Balap Liar dan Tawuran Remaja Jadi Sorotan di Kabupaten Bekasi, Polisi Gencarkan Patroli SahurISMEI dan Kementerian Koperasi RI Bahas Kolaborasi Strategis Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Menurutnya, Pemkab Bekasi telah menggelar dua kali rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna membahas kebutuhan mendesak pascabanjir. Fokus utama diarahkan pada perbaikan jalan berlubang yang menjadi jalur vital mobilitas masyarakat.
Percepatan perbaikan dinilai krusial mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu jalur utama arus mudik menjelang Idulfitri. Kondisi jalan yang rusak dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas serta meningkatkan risiko kecelakaan.
“Kami fokus pada percepatan pembangunan, terutama perbaikan jalan berlubang, mengingat jalur di Kabupaten Bekasi menjadi akses mudik menjelang Idulfitri,” tegasnya.
Dalam dua hari ke depan, dinas teknis diminta menyusun daftar kegiatan prioritas yang harus segera direalisasikan. Surat resmi permohonan perubahan anggaran direncanakan dikirim ke Kemendagri pada awal pekan ini.
Asep berharap persetujuan tersebut dapat mempercepat pemulihan infrastruktur sehingga aktivitas masyarakat kembali normal dan arus mudik berjalan lancar.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, menegaskan percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, banjir telah menimbulkan kekhawatiran warga setiap kali hujan turun, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan genangan.
DPRD juga mendorong TAPD untuk lebih agresif meningkatkan pendapatan daerah, baik melalui pajak maupun retribusi, guna mendukung kebutuhan anggaran penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur.