KBEonline.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau kegiatan Penyaluran Terpadu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) di RS Bhakti Husada, Cikarang, Kabupaten Bekasi pada Rabu (25/2/2026).
Kegiatan yang digelar oleh bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi itu menyalurkan bantuan senilai Rp 776.360.500 kepada sekitar 434 penerima manfaat (PM).
Bantuan yang diberikan meliputi operasi katarak bagi 41 PM, khitanan untuk 10 PM, alat bantu disabilitas untuk 27 PM, cek kesehatan, pembinaan dan bantuan kewirausahaan bagi 39 PM, paket nutrisi, perlengkapan kebersihan diri, sarana dapur dan kamar, hingga perlengkapan sekolah.
Baca Juga:Kontrakan di Cikarang Jadi Gudang Tramadol, Obat Keras Terlarang Perusak Generasi MudaKulit Jerawatan? Coba Acne Spot Treatment B ERL, Kulit Jadi Tenang!
Selain di RS Bhakti Husada, kegiatan juga dilaksanakan di Desa Sukamanah dan Desa Sukaasih.
Program ini turut menggandeng berbagai pihak, di antaranya RS Bhakti Husada Cikarang dan Klinik Pratama Sunat Rusunda, serta dukungan filantropi seperti YPP, Bundi Amal, SCTV dan Indosiar.
Saifullah Yusuf mengatakan, kegiatan tersebut menyasar keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan pemerintah, termasuk mereka yang kesulitan menebus ijazah sekolah, membutuhkan alat kesehatan, maupun yang perlu diberdayakan secara ekonomi.
“Ini adalah tugas Kementerian Sosial dari Presiden untuk benar-benar memperhatikan mereka yang disebut The Invisible People. Mereka ada di sekitar kita, tapi belum tersentuh program pembangunan,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta maupun filantropi untuk menyisir warga yang belum terdata. Menurutnya, akurasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran.
Terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI), ia memastikan langkah tersebut bukan pengurangan kuota, melainkan pengalihan kepada warga yang lebih memenuhi kriteria. Di Bekasi, sekitar 70 ribu lenih penerima disebut dinonaktifkan.
“Bukan dikurangi, tapi dialihkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Mudah-mudahan dengan data yang makin akurat, intervensi kita tepat dan hasilnya lebih berdampak,” katanya.
Baca Juga:PPL, Babinsa dan Bulog Gerak Cepat Memfasilitasi Penyerapan Gabah Petani Terdampak Banjir di Kecamatan PedesInvestor Berbondong-bondong Serbu Cikarang-Karawang, Mau Bangun  Industri Raksasa Data Center Berbasis AI
Menanggapi keluhan minimnya sosialisasi penonaktifan PBI, Kemensos akan memperbaiki mekanisme dengan memberi masa tunggu sebelum status dinonaktifkan.
“Nanti mungkin ditetapkan bulan ini, berlakunya dua bulan kemudian. Jika tidak ada reaktivasi atau keberatan, baru dinonaktifkan bulan berikutnya,” jelasnya.
Ia juga berharap rumah sakit tetap melayani pasien yang dinonaktifkan sembari solusi pembiayaan dibahas bersama pemerintah daerah atau pihak lain. Menurutnya, tidak boleh ada warga yang putus asa berobat karena ketiadaan biaya.