KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Produksi sampah di Kabupaten Bekasi mencapai sekitar 2.250 ton per hari. Angka tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan wilayah dengan jumlah penduduk sekitar 3,3 juta jiwa.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengungkapkan bahwa rata-rata setiap warga menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari. Tingginya volume sampah tersebut membuat penanganan harus dilakukan secara ekstra.
“Setiap hari (sampah-red) sudah diambil, tapi kita punya 3,3 juta penduduk, kan sangat padat. 2.250 ton per hari. Kalau kita kalkulasikan 0,7 per kilo setiap manusia di Kabupaten Bekasi. Makanya ini kita punya PR, tidak mudah,” ungkap Asep saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam kegiatan Korve Gerakan Indonesia ASRI yang berlangsung di Kalimalang, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Senin (02/3).
Baca Juga:Dari Sampah Jadi Listrik! PSEL Bekasi Raya Groundbreaking Maret 2026Sampah Jadi Sorotan Nasional, Pemkab Bekasi Dipanggil Menteri Lingkungan Hidup
Menurut Asep, hasil peninjauan di lapangan menunjukkan pembuangan sampah liar terjadi di lebih dari satu titik. Karena itu, selain telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2025, Pemkab Bekasi akan memperkuat langkah penindakan.
“Kita akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kita tindak,” tegasnya.
Tak hanya itu, Pemkab Bekasi bersama unsur Forkopimda berencana membuat sayembara bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal. Pelapor yang informasinya terbukti benar akan diberikan hadiah.
“Biasanya mereka buang sampah malam atau subuh. Kalau ada masyarakat yang melihat dan melaporkan kepada kita, akan kita tindak dan kita beri apresiasi,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi dukungan TNI dan Polri dalam upaya penanganan sampah. Ke depan, operasi penertiban akan dilakukan secara gabungan bersama unsur Forkopimda, tidak hanya melibatkan perangkat daerah.
“Tidak hanya Bupati dan dinas saja, nanti kita gabung dengan Forkopimda. Ini perlu kerja bersama, PPG” tandasnya. (Iky)