Meski akan melakukan evaluasi mendalam, Hanif tetap mengapresiasi upaya jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menangani persoalan sampah yang dinilainya tidak mudah. Ia mengakui volume sampah di wilayah tersebut cukup besar dan membutuhkan ketelatenan serta kerja kolektif semua pihak.
“Jadi kita akan dalami, tapi kami tentu mengapresiasi upaya kerja-kerja jajaran Pak Bupati di dalam penanganan sampah yang tidak gampang. Ini serius agak berat, agak berat sampahnya sehingga perlu ke telatenan kita semua,” imbuhnya.
“Semua pihak wajib berkonstribusi dibimbing oleh Bapak Bupati. Jadi tidak ada pun sampah yang dikelola sendiri tanpa arahan dari Pak Bupati. Itu mandat Undang-Undang 18 Tahun 2008,” pungkasnya.
Baca Juga:ASTAGA! Usia 30 Tahun Belum Punya Rp100 Juta? Jangan Sampai Nyesel di Masa DepanMakanan yang Sering Dicari Saat Lebaran Ternyata Berasal dari China
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengakui bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan pembuangan sampah liar terjadi di lebih dari satu titik. Karena itu, selain telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah Tahun 2025, Pemkab Bekasi akan memperkuat langkah penindakan.
“Kita akan berikan tindakan apabila ada yang membuang sampah sembarangan. Kita sudah punya perda, jadi akan kita tindak,” kata Asep.
Tak hanya itu, Pemkab Bekasi bersama unsur Forkopimda berencana membuat sayembara bagi masyarakat yang melaporkan pelaku pembuangan sampah ilegal. Pelapor yang informasinya terbukti benar akan diberikan hadiah.
“Biasanya mereka buang sampah malam atau subuh. Kalau ada masyarakat yang melihat dan melaporkan kepada kita, akan kita tindak dan kita beri apresiasi,” ujarnya.
Asep mengungkapkan, tantangan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi tidak ringan. Dengan jumlah penduduk sekitar 3,3 juta jiwa, produksi sampah mencapai kurang lebih 2.250 ton per hari.
Jika dihitung rata-rata, setiap warga menghasilkan sekitar 0,7 kilogram sampah per hari. Meski pengangkutan dilakukan setiap hari, tingginya volume sampah menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. “Setiap hari sudah diambil, tapi dengan jumlah penduduk yang padat, tentu ini tidak mudah,” tandasnya. (Iky)