Pada LHP 2024, Pemkab Bekasi mendapatkan tiga catatan utama. Pertama, pengendalian atas pelaksanaan belanja bahan bakar minyak pada Dinas Lingkungan hidup belum optimal. Kedua, pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada 30 sekolah tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Ketiga, kekurangan volume atas tiga paket pengerjaan jalan.
Bersumber pada laporan yang sama, sejak 2004-2023 BPK mendapati 270 temuan pemeriksaan dengan menerbitkan 833 rekomendasi. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti namun hanya 641 rekomendasi yang ditindaklanjuti secara sesuai. Sisanya, 186 rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara sesuai dan 6 rekomendasi tidak ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
Pelaksana Tugas Bupati Asep Surya Atmaja tidak menanggapi belum tuntasnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Namun dia menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh pelaksanaan pemeriksaan interim yang kini berjalan.
Baca Juga:Perang Timur Tengah Berdampak ke Indonesia, Imigrasi Siapkan Izin Tinggal Darurat untuk WNA OverstayTak Perlu Masak di Rumah! Harper Cikarang Hadirkan Brunch Lebaran Super Lengkap
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran agar terbuka, responsif, dan menyiapkan data maupun dokumen yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. Kami berharap melalui proses ini, kami dapat memperoleh masukan konstruktif untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah ke depan,” tandasnya. (Iky)