“Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara, BUMN, dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang,” ujar Rosan.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan pernyataan niat dari Yayasan Pelita Harapan untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada pemerintah guna mendukung pengembangan kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah konkret dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau,” imbuhnya.
Baca Juga:Bupati Karawang Salurkan Insentif bagi Guru Ngaji dan Marbot di Peringatan Nuzulul QuranPerpusda Karawang Jadi Tempat Favorit Warga Ngabuburit Selama Ramadan
Disisi lain, Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah.
Selain itu, sekitar 27 juta rumah tangga masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Program tiga juta rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hashim menambahkan sektor perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian. Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.
Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah. (Iky)