Selanjutnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) wajib menggelar sidang dalam waktu maksimal 30 hari untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Pemilihan dilakukan dari pasangan calon yang sebelumnya mengikuti pemilu terakhir sehingga tetap memiliki legitimasi demokratis dari rakyat. Batas waktu ini dibuat agar pemerintahan sementara tidak berlangsung terlalu lama dan kepastian politik tetap terjaga.
Jika dibandingkan dengan negara lain, mekanisme Indonesia tergolong unik. Amerika Serikat memiliki daftar panjang suksesi kepemimpinan yang memungkinkan jabatan presiden langsung berpindah ke pejabat berikutnya secara berurutan. Sementara di Polandia, ketika presiden wafat dalam kecelakaan pesawat, Ketua Parlemen langsung menjadi pemimpin sementara. Indonesia memilih sistem kolektif agar tidak ada satu pihak yang langsung memegang kekuasaan penuh dalam situasi krisis.
Pada akhirnya, mekanisme ini menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia dirancang tidak hanya untuk kondisi normal, tetapi juga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dengan adanya sistem triumvirat dan batas waktu konstitusional yang jelas, negara tetap dapat berjalan tanpa kekosongan kekuasaan, demokrasi tetap terjaga, dan stabilitas nasional tetap terlindungi meskipun terjadi situasi darurat sekalipun.