Hanya saja, Ekonom energi sekaligus Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai akan sangat sulit menuntut konsekuensi ASN dan pegawai swasta menerapkan WFH. Sebab, kebijakan ini menyangkut perubahan pola kerja karyawan.
Ia menyatakan bila skenario WFH 1 hari diterapkan pada Jumat, pegawai mungkin saja tidak kerja di rumah, tetapi work from anywhere (WFA) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend.
“Sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ucapnya.
Baca Juga:Dua Korban Penipuan Kerja Terlunta-lunta di Bekasi, Akhirnya Dipulangkan Polisi ke MedanPuluhan Truk Besar Sumbu Tiga Nekat Masuk Tol Japek
Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel keterpaksaan agar tidak tertular Covid-19.
Variabel ini tidak ada pada kebijakan WFH 1 hari yang akan diterapkan. Tanpa keterpaksaan seperti sebelumnya, sangat sulit WFH bisa diterapkan secara konsekuen.
Selain itu, ia menilai, WFH sehari berisiko menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojek online alias ojol dan warung-warung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya.
Karawang Tunggu Arahan Pusat
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Karawang mulai membahas rencana penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pembahasan tersebut dilakukan sebagai respons atas arahan pemerintah pusat terkait wacana penerapan kembali WFH pasca-libur Lebaran.
Kebijakan ini digulirkan sebagai salah satu upaya efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berdampak pada berbagai sektor.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih mengkaji secara teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca Juga:MENDESAK, Umat Islam yang Masih Umroh Diminta Segera Tinggalkan Mekah, Begini Pernyataan Pemerintah Arab SaudiPemkab Karawang Belum Tentukan Hari WFH ASN, Jajang: Masih Tunggu Arahan Pusat
“Untuk WFH di Karawang, kami belum menentukan hari. Tadi masih membahas teknis pelaksanaannya,” ujarnya, Kamis (26/3).
Ia menjelaskan, pembahasan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kebijakan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Menurutnya, Pemkab Karawang perlu menyiapkan skema yang tepat agar kinerja ASN tetap optimal meskipun bekerja dari rumah.
“Ini sebagai langkah mitigasi supaya pelayanan publik dan kinerja tidak terganggu,” kata Jajang.