Saat ini, Kementerian Kehutanan telah membentuk tim terpadu yang akan mulai bekerja pada awal April 2026 untuk mengkaji perubahan status kawasan tersebut menjadi Tahura.
Arah Kebijakan dan Tantangan
Perubahan status menjadi Tahura dinilai sebagai opsi paling realistis dibandingkan taman nasional, karena memungkinkan pendekatan konservasi yang tetap melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Jika disetujui, pengelolaan kawasan akan dialihkan dari Perhutani ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
Baca Juga:Imigrasi Siapkan Kebijakan Khusus Tangani WNA Overstay Akibat Penutupan Jalur Udara Timur TengahCamat Pangkalan dan Istri Dilaporkan ke Polisi, Diduga Terlibat Penipuan Proyek Perumahan Syariah
Di titik inilah peran Rohmat Marzuki diuji. Sebagai Wakil Menteri, ia tidak hanya bertanggung jawab pada aspek kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi di lapangan berjalan seimbang antara konservasi dan kepentingan sosial-ekonomi.
Transformasi Sanggabuana pun bukan sekadar proyek lingkungan, melainkan cerminan arah baru kebijakan kehutanan nasional—di mana figur seperti Rohmat Marzuki berada di garis depan, mengawal masa depan hutan sekaligus menjaga keseimbangan antara politik, pembangunan, dan ekologi.