Di sisi lain, DPRD Kabupaten Bekasi bakal membahas kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan pembatasan belanja pegawai dan penghematan BBM yang berdampak pada efisiensi anggaran dalam rapat paripurna Senin (30/3).
“Kalau pembahasan secara formal memang belum ada. Namun pada hari Senin depan kami sudah ada agenda paripurna. Kemungkinan nantinya kami akan bahas yang dilanjutkan untuk merumuskan kebijakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron.
Menurut Ade, saat ini pihaknya mencermati adanya berbagai permasalahan di Pemkab Bekasi yang perlu ditindaklanjuti. Terutama adanya kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga:Bupati Aep: Seluruh Kepala OPD Mobilnya Nanti Kita Simpan di Galeri PemkabNgirit Anggaran, Pemkab Bekasi Halal Bihalal Tanpa Jamuan, PLT Bupati: Jangan Lengah
“Yang kami akan tekankan adalah, meskipun ada berbagai kebijakan. Yang perlu dipastikab pembangunan tetap harus berjalan, dan pelayanan publik tetap harus maksimal,” kata Ade.
Politisi Partai Golkar itu menyatakan bahwa dengan kondisi saat ini program kerja itu harus benar benar tepat sasaran. Dirinya juga akan meningkatkan pengawasan kinerja dari Pemkab Bekasi supaya tujuan program kerja ini dapat dirasakan masyarakat.
“Permasalahan antara beban biaya pegawai perlu dibahas, masalah banjir yang belum lama ini perlu ditindaklanjuti. Jadi banyak masalah yang perlu dituntaskan. Oleh sebab itu kami (DPRD) akan memaksimalkan kinerja dengan kepentingan masyarakat,” tandasnya. (iky/mhs)