KBEonline.id– Pemerintah Kabupaten Karawang telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Antara lain demi efesiensi seluruh Kepala OPD mobilnya dimpan di galeri Pemkab.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, dalam konferensi pers di Kantor Setda Karawang.
Bupati Aep menjelaskan, meski surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri terkait langkah-langkah efisiensi energi belum diterima, Pemkab Karawang telah menyiapkan sejumlah langkah yang dapat segera diterapkan.
Baca Juga:Ngirit Anggaran, Pemkab Bekasi Halal Bihalal Tanpa Jamuan, PLT Bupati: Jangan LengahKarawang Aman, Bupati Aep Pastikan Tidak akan Ada Pengurangan P3K Paruh Waktu
“Beberapa langkah sudah siap, misalnya bagi masyarakat yang hobinya gowes dan jarak tempat kerja dekat, bisa tetap menggunakan sepeda. Termasuk juga di lingkungan Setda, seluruh Kepala OPD mobilnya nanti kita simpan di galeri. Jadi kalau ada kegiatan, satu mobil bisa digunakan bersama,” ujar Aep, Senin (30/3).
Ia menambahkan, pembatasan penggunaan kendaraan tidak hanya berlaku untuk pegawai di tingkat bawah, tetapi juga bagi pejabat eselon di Kabupaten Karawang.
“Jadi bukan hanya di level bawah saja, tentunya kita semuanya,” tegasnya.
Terkait penerapan sistem Work From Home (WFH), Bupati Aep memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan, terutama untuk layanan dasar seperti kesehatan, Satpol PP, Mal Pelayanan Publik (MPP), dan Capil.
“Tetap lingkupan Capil itu misalkan mendatangi masyarakat setiap hari Minggu untuk urusan KTP, tetap berjalan,” jelasnya.
Aep menambahkan bahwa penerapan WFH rencananya akan dilakukan setiap Rabu. Ia menekankan, meski pegawai bekerja dari rumah, operasional kantor akan tetap efisien dengan menonaktifkan lampu dan AC di ruang yang tidak digunakan.
“Cuma saya masih belum dapat juklak-juklisnya, apakah seminggu sekali atau dua kali, tapi kemungkinan hari Rabu,” jelasnya.
Baca Juga:Banyak Nama Ngebet Berebut Kursi Ketua KADIN Karawang, Tunggu Dulu Masih Sengketa Pak..!Alhamdulillah, Angka Kecelakaan Selama Mudik di Jabar Turun 76 Persen
Mengenai waktu pelaksanaan, Bupati Aep menyebutkan bahwa langkah WFH dan efisiensi kendaraan akan dimulai setelah surat edaran dari pemerintah pusat diterima.
“Setelah surat ada turun, makanya tadi saya bilang kan surat edarannya masih belum. Tapi Pemerintah Daerah sudah bersiap,” ujarnya.