KBEonline.id – Di tengah tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bekasi memilih memangkas tradisi seremonial.
Halal Bihalal 1447 Hijriah tahun ini digelar tanpa jamuan makan dan minum, sebagai sinyal kuat kebijakan efisiensi mulai diperketat.
“Tidak ada acara makan-makan. Jadi selesai salam-salaman langsung diisi dengan rapat, karena harus ada efisiensi juga,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja saat memimpin apel perdana pascalibur Lebaran di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (30/03).
Baca Juga:Karawang Aman, Bupati Aep Pastikan Tidak akan Ada Pengurangan P3K Paruh WaktuBanyak Nama Ngebet Berebut Kursi Ketua KADIN Karawang, Tunggu Dulu Masih Sengketa Pak..!
Asep menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan lebih bijak menghadapi potensi tekanan ekonomi global yang diprediksi dapat berdampak pada perekonomian Indonesia.
Meskipun dampaknya belum dirasakan secara langsung, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah.
“Nanti kita lihat ke depannya apa saja efisiensinya,” katanya.
Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan. Ia meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dinas penghasil, untuk bekerja lebih keras dalam memaksimalkan potensi PAD dari berbagai sektor.
“Bagaimana caranya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkan PAD. Jangan sampai kita berimbas,” tegasnya.
Peningkatan PAD, lanjut Asep, menjadi kunci untuk menjaga keberlangsungan program-program pemerintah, termasuk mempertahankan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kendati demikian, Asep menyatakan komitmennya untuk memastikan kesejahteraan para PPPK tetap terjaga meskipun anggaran daerah tengah terbatas.
Baca Juga:Alhamdulillah, Angka Kecelakaan Selama Mudik di Jabar Turun 76 PersenSiap-siap, RSUD Rengasdengklok Buka Layanan Pasien BPJS Setelah Meraih Sertifikat Rumah Sakit Tingkat Utama
“Saya harus mempertahankan PPPK. Maka anggaran yang kurang harus kita tutupi dari PAD, dari dinas-dinas penghasil,” tandasnya. (Iky)
