KBEonline.id- Pemerintah Kabupaten Bekasi mulai menyiapkan langkah efisiensi ekstrem guna menghadapi tekanan anggaran, mulai dari penerapan Work From Home (WFH), Work From Anywhere (WFA) penertiban aset kendaraan dinas, hingga digitalisasi sistem pembayaran retribusi akan dikaji dan diterapkan secara bertahap.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengatakan kebijakan Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA) akan segera dibahas lebih lanjut mengikuti arahan pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi penghematan, termasuk menekan biaya operasional seperti bahan bakar.
Baca Juga:LKPJ Bupati Bekasi 2025: Pendapatan Tinggi, Realisasi Belanja di Bawah Target, Dampak OTT KPK?6 Ribu Penerima Bansos di Karawang yang Terilibat Pinjol-Judol Sudah Dihapus, Tapi Masih Ada 10 Persen Lagi
“WFH itu bagian dari efisiensi anggaran, jelas ada penghematan, termasuk BBM,” ujar Asep Surya Atmaja kepada Cikarang Ekspres, Selasa (31/3).
Selain itu, Pemkab Bekasi juga akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap aset daerah, khususnya kendaraan dinas. Kendaraan yang tidak digunakan secara optimal akan ditarik untuk menghindari pemborosan.
“Kita akan lihat peruntukannya. Kalau memang tidak digunakan untuk kerja, akan kita tarik,” tegasnya.
Tak hanya itu, upaya efisiensi juga dibarengi dengan pengetatan sistem pengelolaan pendapatan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi pembayaran retribusi, termasuk di sektor persampahan, guna mencegah potensi kebocoran.
“Kita ingin semua pembayaran masuk lewat sistem, seperti QRIS. Tidak boleh lagi ada yang masuk ke pribadi,” katanya.
Langkah efisiensi ini dilakukan di tengah tekanan fiskal yang dihadapi Pemkab Bekasi, termasuk pemangkasan anggaran hingga ratusan miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menyesuaikan kebijakan nasional yang mewajibkan belanja pegawai di bawah 30 persen mulai 2027.
Meski demikian, Asep memastikan kebijakan efisiensi tidak serta-merta mengorbankan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menegaskan, pemerintah daerah akan berupaya mempertahankan PPPK selama kondisi keuangan masih memungkinkan.
Baca Juga:Batujaya Gempar, Dikira Penghuninya Mudik, di Dalam Rumah Suami Terkapar Istri Meninggal di Kamar MandiBelanja Pegawai “Bengkak” Tembus Setengah APBD, Keuangan Pemkab Bekasi Makin Tercekik
“Kita pertahankan PPPK, tapi tetap melihat kondisi keuangan. Kalau baik-baik saja, lanjut,” ujarnya.
Sebagai langkah penyeimbang, Pemkab Bekasi juga mulai menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi dari berbagai sektor, termasuk pajak air tanah yang dinilai belum optimal.
“Kita siapkan Satgas Pajak Air Tanah, nanti turun langsung ke perusahaan. Ini potensi besar untuk meningkatkan PAD,” imbuhnya.