Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya mendukung langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah, namun mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap berpihak pada pelayanan publik.
Menurutnya, DPRD akan terus mengawasi implementasi efisiensi anggaran agar tidak berdampak negatif, terutama bagi tenaga PPPK dan pelayanan dasar masyarakat.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pelayanan publik dan hak-hak pegawai. Kita juga mendorong optimalisasi PAD agar keuangan daerah tetap sehat,” ujarnya.
Baca Juga:LKPJ Bupati Bekasi 2025: Pendapatan Tinggi, Realisasi Belanja di Bawah Target, Dampak OTT KPK?6 Ribu Penerima Bansos di Karawang yang Terilibat Pinjol-Judol Sudah Dihapus, Tapi Masih Ada 10 Persen Lagi
Ia menambahkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadapi tekanan fiskal yang saat ini dialami daerah.
“Kita harus gotong royong, baik pemerintah daerah maupun DPRD, untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat,” tandasnya. (Iky)