KBEonline.id, BEKASI – Di tengah gejolak konflik di Timur Tengah, isu mengenai kenaikan harga BBM beredar semakin liar. Situasi itu turut sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama para pekerja informal. Masyarakat berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM, setidaknya untuk BBM subsidi.
Dalam pantauan Cikarang Ekspres, sejumlah SPBU di Kabupaten Bekasi mengalami antrean panjang, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, bahkan hingga meluber ke badan jalan raya.
Keresahan itu dirasakan oleh penarik ojek daring asal Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Yono (53). Saat ditemui, Selasa (31/3/2026) malam, ia menyebut kenaikan harga BBM akan sangat mengimpit perekonomian dirinya dan para penarik ojek daring lainnya.
Baca Juga:Mengerikan! Angin Puting Beliung Hantam Dua Desa di Bekasi, Puluhan Rumah RusakKarawang Gelar Simulasi TKA, Ribuan Siswa Disiapkan Hadapi Ujian Nasional Berbasis Digital
“Saya harap pemerintah tidak mengorbankan nasib rakyat kecil seperti kami. Kalau memang harus berhemat, lebih baik pemerintah menghemat biaya operasional para pejabat pemerintahan. Itu lebih baik dibandingkan mengorbankan subsidi BBM,” ujarnya.
Yono mengetahui isu harga BBM akan naik karena faktor konflik di Timur Tengah dari media sosial. Kabar tersebut sangat menghantui dirinya. Selama ini, dalam bekerja, Yono sangat bergantung dengan BBM subsidi jenis Pertalite. Dia membutuhkan sekitar 4 liter Pertalite untuk operasionalnya yang mencapai 8 jam per hari. Dengan jadwal operasional tersebut, dia bisa mendapatkan 8-10 penumpang. Penghasilan bersihnya rata-rata Rp 80.000-100.000 sehari.
Andai BBM subsidi naik, Yono khawatir itu akan menurunkan pendapat hariannya. Mirisnya, saat BBM naik, ongkos konsumen ojek daring biasanya tidak naik. Kalau memang ongkos dinaikkan oleh operator ojek daring bersangkutan, umumnya, itu akan turut memengaruhi minat warga menggunakan jasa ojek daring.
“Kalau BBM naik, biaya operasional pasti naik. Tarif kan belum tentu naik, kalaupun naik penumpang juga gak tau nih naik juga atau enggak,” katanya.
Namun demikian, Pemerintah memastikan tidak ada kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. Penegasan ini sekaligus menepis kabar yang beredar di masyarakat mengenai rencana kenaikan drastis harga BBM nonsubsidi dalam waktu dekat.