KBEONLINEID KABUPATEN BEKASI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi merespons aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus didepan Gedung Bupati Bekasi, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat pada Kamis (02/04/2026).
Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menilai aksi tersebut merupakan bentuk aspirasi murni masyarakat yang harus didengar oleh para pemangku kebijakan. Menurutnya, apa yang disampaikan mahasiswa sejatinya merupakan cerminan langsung dari suara rakyat Kabupaten Bekasi yang dirasakan hingga ke lapisan bawah.
“Apa yang disampaikan mahasiswa itu adalah bentuk suara rakyat Kabupaten Bekasi. Kita sebaiknya membuka ruang untuk mendengar keluhan mereka, agar kita benar-benar memahami apa yang dirasakan masyarakat di lapisan bawah,” ujar Saeful Islam kepada Cikarang Ekspres.
Baca Juga:Cuman 7 Ribu Kamu Bisa Menikmati Kolam Renang Alami Langsung dari Gunung di Kawasan Puncak Bogor!DPRD Karawang Apresiasi Pemerintah Daerah Terapkan Kebijakan WFH dan Penggunaan Transportasi Alternatif
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa juga merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Kehadiran mahasiswa di ruang publik, kata Saeful Islam, menjadi pengingat sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah dan lembaga legislatif.
“Demokrasi yang dilakukan teman-teman mahasiswa ini sangat penting. Ini menjadi alarm bagi kita semua, khususnya para pemangku kebijakan, termasuk kami di DPRD Kabupaten Bekasi, agar tidak abai terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat,” tambahnya.
Diketahui, aksi mahasiswa yang berlangsung sejak siang itu sempat memanas. Massa mencoba merangsek masuk dari gerbang kompleks perkantoran Pemkab Bekasi hingga ke teras Gedung Bupati, memicu dorong-mendorong dengan aparat keamanan.
Tujuh organisasi mahasiswa, di antaranya HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND, turun bersama membawa sejumlah tuntutan. Mereka menyoroti berbagai persoalan klasik yang dinilai tak kunjung tuntas, seperti layanan kesehatan, infrastruktur jalan rusak, hingga banjir yang terus berulang.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mengangkat isu yang lebih luas, mulai dari dugaan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi, minimnya keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di kawasan industri, hingga kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi itu juga menilai, bahwa kritik yang disampaikan harus dijadikan bahan evaluasi bersama, bukan sekadar respons sesaat. Ia mendorong agar seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan langkah nyata.