KBEONLINE.ID – Harapan warga Kabupaten Bekasi untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dipastikan akan pupus tahun ini. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi memutuskan untuk tidak membuka formasi CPNS pada tahun 2026.
Keputusan berat tersebut diambil bukan tanpa alasan. Pasalnya, kondisi keuangan daerah dilaporkan sedang tidak baik-baik saja akibat beban belanja pegawai yang sudah melampaui batas aman.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan mengungkapkan, bahwa meskipun surat edaran dari Kementerian PAN-RB sudah diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terpaksa menginjak rem dalam-dalam.
Baca Juga:Kepergok Jambret Ibu dan Anak di Rengasdengklok, Pemuda Tirtajaya Dikejar Massa sampai Nyungsep di RawaRasa yang Tak Kembali: Nostalgia Jajanan Anak 2000-an yang Kini Menghilang
Berdasarkan aturan batas ideal belanja pegawai adalah maksimal 30 persen dari total anggaran.
Namun kenyataan di lapangan berkata lain, beban belanja pegawai mencapai 42 persen dari total APBD 2026 yang mencapai Rp7,7 Triliun.
“Atas pembahasan TAPD dan arahan pimpinan, kami memutuskan tidak membuka formasi. Beban biaya belanja pegawai kita sudah melebihi 30 persen, bahkan menyentuh angka 40 persen lebih,” ujar Iwan.
Berdasarkan data BKPSDM menunjukkan betapa masifnya jumlah tenaga kerja di lingkungan Pemkab Bekasi saat ini.
Terdapat 12.056 orang PNS, PPPK (Penuh Waktu) 13.398 orang, serta PPPK (Paruh Waktu) 3.058 orang.
Dengan total puluhan ribu pegawai tersebut ruang gerak APBD untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik lainnya menjadi sangat terbatas.
Sehingga keputusan tidak membuka CPNS dipandang sebagai langkah darurat agar postur anggaran tidak semakin timpang.
Baca Juga:Arsenal Curi Kemenangan Dramatis 1-0 atas Sporting CP di Injury Time Liga ChampionsBayern München Taklukkan Real Madrid 2-1 di Bernabéu, Pecah Rekor Buruk di Perempat Final Liga Champions
Iwan Ridwan juga mengimbau peringatan keras kepada masyarakat agar tidak termakan hoaks. Di tengah haus akan informasi rekrutmen, biasanya muncul oknum yang menjanjikan kelulusan atau menyebarkan jadwal palsu.
“Kami tidak bermaksud menutup kesempatan, hanya saja kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan. Kami ingatkan masyarakat jangan percaya informasi pembukaan CPNS di Kabupaten Bekasi tahun ini, karena potensi penipuan sangat besar,” tegasnya.
Kebijakan ini terbilang kontras dengan tetangganya, Pemerintah Kota Bekasi yang justru mengajukan 458 formasi CPNS untuk menutupi gelombang pensiun. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi kini lebih memprioritaskan efisiensi anggaran dan penataan internal pegawai yang sudah ada. (yud)