KBEonline.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten tahun anggaran 2027 yang berlangsung di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat pada Rabu (08/04/2026). Namun, forum strategis ini diwarnai minimnya kehadiran kepala desa.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengakui bahwa pelaksanaan Musrenbang sebelumnya yang dinilainya belum optimal.
Ia bahkan mengaku langsung mengecek kehadiran peserta dan mendapati masih banyak kepala desa yang tidak hadir.
Baca Juga:Member HPCI Karawang Halal Bihalal di Alam Terbuka Leuweung Seluruh MajalayaMenaker Ungkap Lowongan Kerja yang Tetap Terbuka di Tengah Krisis Global
Menurutnya, kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena dikhawatirkan ada ketidakpuasan terhadap hasil Musrenbang yang selama ini tidak berbanding lurus dengan realisasi pembangunan di desa.
“Saya tadi langsung absen, kepala desa yang datang saya rasa kurang. Saya khawatir yang tidak datang itu karena merasa Musrenbang ada, tapi pembangunan di desanya tidak ada,” ungkap Asep Surya Atmaja kepada Cikarang Ekspres.
Asep menegaskan, ke depan Musrenbang tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Ia ingin perencanaan pembangunan benar-benar berdampak dan dirasakan masyarakat secara merata.
Untuk itu, Pemkab Bekasi akan menerapkan skema penguncian prioritas pembangunan di setiap desa. Dari total 187 desa, masing-masing akan ditetapkan beberapa titik prioritas yang wajib direalisasikan.
“Setiap desa akan kita kunci dulu. Misalnya tiga sampai lima titik prioritas, itu yang akan kita dahulukan,” katanya.
Setelah itu, barulah pemerintah daerah akan mempertimbangkan faktor lain seperti jumlah penduduk dan luas wilayah sebagai dasar pengembangan lanjutan.
Selain mengandalkan APBD, Asep mengakatan pihaknya juga akan menggandeng kawasan industri untuk berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sebanyak 11 kawasan industri rencananya akan dikumpulkan untuk membahas dukungan pembangunan.
Baca Juga:Pelajar di Kabupaten Bekasi Berbondong-bondong Daftar Calon Anggota Paskibra, Cek Syarat-syaratnyaHarus Diniatkan Ibadah, Kepala Kemenag Karawang Tekankan ASN Jangan Lambat Layani Masyarakat
Salah satu contoh kawasan industri seperti Jababeka yang disorot adalah yang memiliki sekitar 2.000 perusahaan.
“CSR bisa diarahkan untuk pembangunan, misalnya jalan lingkungan, sekolah, atau fasilitas dasar seperti toilet. Nanti teknisnya kita bicarakan,” jelasnya.
Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi, langkah ini dinilai penting untuk menutup kekurangan anggaran pembangunan.
Dalam arah kebijakan pembangunan ke depan, Asep menegaskan tiga sektor utama yang menjadi prioritas, yakni kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan.