Dampaknya, sejumlah kewajiban desa seperti gaji Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, hingga honor Linmas dan kader posyandu tidak dapat dibayarkan pada 2025. “Banyak yang tidak bisa digaji karena BAPBAR dipotong,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi “lambat salur” yang terjadi hingga 2026. Dari alokasi sekitar Rp500 juta, desanya hanya menerima sekitar Rp170 juta. “Yang seharusnya Rp500 juta, baru dibayar Rp170 juta. Sisanya belum ada kejelasan,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak kepala desa mengalami tekanan karena kegiatan sudah dilaksanakan, namun belum bisa dibayarkan.
Baca Juga:Member HPCI Karawang Halal Bihalal di Alam Terbuka Leuweung Seluruh MajalayaMenaker Ungkap Lowongan Kerja yang Tetap Terbuka di Tengah Krisis Global
“Banyak pekerjaan sudah jalan, tapi belum terbayar. Honor 2025 juga masih banyak yang tertunda,” ucapnya.
Nemin menilai, tidak adanya komunikasi dari pemerintah daerah terkait pemotongan anggaran tersebut semakin memperburuk situasi.
“Harusnya ada penjelasan. Kalau memang tidak bisa disalurkan, sampaikan alasannya. Jangan tiba-tiba tidak cair,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya pengalihan anggaran, termasuk untuk kebutuhan lain seperti pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
“Kalau memang ada kebutuhan lain, seperti gaji P3K, harusnya disampaikan. Biar desa tidak kaget dan bisa menyesuaikan APBDes,” katanya.Nemin menambahkan, kondisi ini tidak hanya terjadi di desanya, melainkan hampir dirasakan seluruh desa di Kabupaten Bekasi.
“Ini hampir semua desa merasakan. Di Kecamatan Setu saja ada yang sampai Rp700 juta,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah tahun 2027.
Baca Juga:Pelajar di Kabupaten Bekasi Berbondong-bondong Daftar Calon Anggota Paskibra, Cek Syarat-syaratnyaHarus Diniatkan Ibadah, Kepala Kemenag Karawang Tekankan ASN Jangan Lambat Layani Masyarakat
Menurutnya, Musrenbang merupakan wujud demokrasi partisipatif yang menampung aspirasi dari berbagai tingkatan, mulai dari desa, kecamatan, tokoh masyarakat, hingga pokok-pokok pikiran DPRD.
“Kita tahu Musrenbang ini bukan hanya seremonial belaka. Ini forum strategis untuk menentukan arah pembangunan 2027, dari usulan masyarakat sampai pokok pikiran DPRD dirangkum di sini,” ujarnya.
Ia menilai tema Musrenbang tahun ini, yakni pembangunan infrastruktur berkeadilan untuk konektivitas, pelayanan berkualitas, dan ekonomi berkelanjutan, sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan daerah.