Praktik kotor ini tidak hanya melibatkan Bupati Ade, melainkan juga sang ayah, HM Kunang, yang turut mengatur jalannya tender proyek.
Selain itu, berdasarkan dakwaan, aliran dana panas pelicin proyek tersebut mengalir deras secara masif ke kantong sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif, mulai dari Kepala Dinas Sumber Daya Air Henri Lincoln yang didakwa menerima Rp 2,94 miliar, hingga anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno yang disebut menerima cipratan dana sebesar Rp 750 juta.
Upaya perlindungan terhadap saksi S kini menjadi prioritas KPK dan LPSK agar proses peradilan dapat terus berjalan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak yang ingin menutupi kasus ini. (Iky)