KBEONLINE.ID KABUPATEN BEKASI – Tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang hampir menyentuh Rp6 juta ternyata belum sejalan dengan kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Bekasi justru menghadapi paradoks yakni bergelimang industri dan upah tinggi, namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih tertinggal.
Berdasarkan pemaparan Kementerian Dalam Negeri, IPM Kabupaten Bekasi pada 2025 berada di angka 75,33 atau di bawah rata-rata Jawa Barat maupun nasional yakni 75,9. Angka ini berbanding terbalik dengan UMK Bekasi yang kerap menduduki tiga terbesar di Indonesia. Pada 2026 ini, UMK Bekasi bahkan mencapai Rp5.938.885, lebih tinggi dari Jakarta.
Pemerintah daerah diminta melakukan berbagai upaya di antaranya melalui peningkatan umur harapan hidup, kualitas pendidikan, serta daya beli masyarakat, disertai upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah.
Baca Juga:Dari Desa untuk Desa: Truk Hino Ini Siap Ubah Nasib Ekonomi 17 Wilayah di KarawangTeror, Rumah Saksi Kunci Suap Ijon Proyek Pemkab Bekasi Dibakar
“Langkah tersebut penting untuk mendorong peningkatan IPM yang lebih merata dan berkelanjutan,” kata Analis Kebijakan Ahli Muda Wilayah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yoppy Juniaga, Rabu (8/4).
Hal itu disampaikan Yoppy secara virtual dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawamukti, Cikarang Pusat.
Tidak sebatas IPM, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bekasi 2025 berada di angka 5,04, jauh di bawah rata-rata daerah di Jawa Barat yakni 5,32 atau nasional 5,1.
Persoalan lainnya yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi pada 2025 yang terbilang tinggi, melebihi rata-rata Jabar maupun nasional. TPT di Kabupaten Bekasi mencapai 7,33, sedangkan rata-rata Jabar 6,77 dan nasional 4,85. Tingginya angka penangguran tidak sebanding dengan masifnya kawasan industri yang berdiri di Kabupaten Bekasi.
Pemerintah daerah pun diminta melakukan berbagai upaya antara lain revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri.
“Penguatan dan optimalisasi balai latihan kerja dan peningkatan akses informasi pasar kerja. Lalu kemudian pengembangan kewirausahaan dan UMKM untuk memerluas kesempatan kerja,” kata Yoppy.
Meski begitu, Pemkab Bekasi dinilai berhasil dalam upaya pengentasan kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi berhasil ditekan di angka 4,4. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yakni 8,47 maupun Jabar yang berada di angka 7,02.
Baca Juga:Kabar Buruk! Pemkab Bekasi Resmi Hapus CPNS 2026, Ini Alasan Lengkapnya!Kepergok Jambret Ibu dan Anak di Rengasdengklok, Pemuda Tirtajaya Dikejar Massa sampai Nyungsep di Rawa
“Akan tetapi permasalahan kemiskinan harus tetap menjadi perhatian, terutama kesenjangan antar wilayah. Oleh kakrena itu penguatan strategi penurunan kemiskinan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan ekonomi lokal,” kata dia.