KBEonline.id, BEKASI – Ambisi menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai Kabupaten Layak Anak diuji di tengah kondisi keuangan daerah yang tengah dikencangkan. Di satu sisi, suara anak menuntut perlindungan yang konkret. Di sisi lain, pemerintah justru membuka opsi pembiayaan dari sektor swasta untuk menutup celah anggaran.
Pelopor pada Forum Anak Daerah Kabupaten Bekasi, Valentino Febrian mengungkap bahwa ditengah pesatnya arus informasi, anak-anak Kabupaten Bekasi sangat membutuhkan perlindungan berlapis. Mulai dari apa yang mereka konsumsi di ruang publik. Pihaknya meminta penyediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA) di tempat umum dan sekolah.
“Kami meminta penyediaan fasilitas informasi layak anak (ILA) di tempat umum dan sekolah guna melindungi anak dari paparan konten negatif dan berita bohong ataupun hoax,” kata Valentino di Cikarang Pusat, Kamis (9/4).
Baca Juga:Rektor Baru UBP Karawang Dilantik, Budi Rismayadi Siap Perkuat Mutu Akademik dan Riset20+ Kode Redeem FF 9 April 2026 Lengkap Syarat Klaim, Ada Rewards Gratis Mulai dari Diamond-Skin Terbaru
Selain literasi digital, Ia juga menyoroti isu terkait masa depan remaja, seperti pencegahan perkawinan usia anak dan kesehatan mental. Valent sapaan akrabnya mendesak pemerintah untuk memperkuat sosialisasi serta memperketat regulasi dispensasi kawin.
“Kami memohon pengoptimalan peran pusat pembelajaran keluarga atau puspaga sebagai tempat konsultasi bagi orang tua agar tercipta pola asul yang ramah anak dan bebas kekerasan di rumah,” tambahnya.
Dalam Forum Anak, ia juga dengan tegas menolak segala bentuk perundungan (bullying) dan meminta jaminan pendampingan psikologis bagi setiap anak yang menjadi korban. Ia berharap ditengah perkembangan teknologi kini, Pemkab Bekasi dapat membuat sistem pengaduan yang aman dan ramah anak serta responsif. Sehingga anak dapat bersuara tanpa rasa takut.
“Kami siap menjadi mitra pemerintah sebagai pelopor dan pelopor demi mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai kabupaten yang layak anak. Karena suara anak adalah suara masa depan,” terang Valentino.
Sementara itu, Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan daerah sedang dalam tahap efisiensi. Namun, ia menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik tidak boleh terhenti. Ia berencana untuk mengoptimalkan peran sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan keberadaan 11 kawasan industri besar di Bekasi, potensi bantuan dari ribuan perusahaan dinilai mampu menutupi celah anggaran daerah.