KBEonline.id – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya mendukung percepatan penurunan angka stunting dalam perencanaan pembangunan tahun 2027 melalui optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Hal tersebut disampaikan Kepala DPPKB Karawang, Imam Bahanan, saat ditemui usai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Aula Husni Hamid, Kamis (9/4/2026).
Menurut Imam, Bupati Karawang dalam arahannya meminta DPPKB turut membantu percepatan penanganan stunting meskipun kendali utama program tersebut berada pada Dinas Kesehatan.
Baca Juga:Saksi Kunci Diintimidasi Rumahnya Dibakar, Ade Kunang: Gak Tahu Saya…Pemkab Siapkan Delapan Desa Wisata Baru Karawang dengan Konsep Travel Pattern Pariwisata
“Kami tetap komit melakukan upaya-upaya agar angka stunting menurun sesuai target Pak Bupati, yaitu 14,8 persen,” ujar Imam, Kamis (9/4).
Ia menjelaskan, bentuk dukungan DPPKB terhadap percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penyediaan tenaga pendamping lapangan berupa Tim Pendamping Keluarga.
Saat ini, DPPKB Karawang memiliki sebanyak 5.673 kader TPK yang tersebar di berbagai wilayah dan aktif melakukan pendampingan kepada keluarga rawan stunting.
“TPK kami biayai dengan honor sekitar Rp100 ribu per bulan ditambah pulsa Rp100 ribu untuk mendukung operasional pendampingan di lapangan,” katanya.
Imam menyebut sasaran pendampingan TPK meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, hingga balita yang masuk kategori Keluarga Rawan Stunting (KRS).
Sementara itu, terkait program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Imam menegaskan bahwa seluruh penganggaran dan operasional kegiatan tersebut berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan.
“PMT itu program Dinas Kesehatan. Mereka memiliki anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pemberian makanan tambahan lokal bagi balita,” jelasnya.
Baca Juga:Jaringan Obat Keras Ilegal di Bekasi Terungkap, Ternyata Ini DalangnyaPuskesmas Karawang Buka Layanan Vaksinasi Calon Jemaah Haji, Pastikan Kondisi Kesehatan Calhaj
Meski tidak terlibat dalam pengelolaan PMT, DPPKB tetap akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui pelibatan TPK untuk membantu pelaksanaan kegiatan PMT di Posyandu.
“TPK akan kami arahkan membantu kegiatan pemberian makanan tambahan di Posyandu sebagai bagian dari kolaborasi percepatan penanganan stunting,” pungkas Imam.(Aufa)