KBEonline.id, BEKASI – Rencana menjadikan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan 2027 bukan sekadar agenda teknokratis. Di balik itu, tersimpan ujian politik bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam membuktikan keberpihakan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.
Wilayah seperti Muaragembong dan Bojongmangu kembali masuk radar prioritas. Namun, pertanyaan lama pun mencuat: apakah kali ini pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan, atau kembali menjadi janji berulang yang tersendat di tahap realisasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja mengakui bahwa konektivitas antarwilayah menjadi urgensi untuk mempermudah akses mobilitas dan meningkatkan ekonomi masyarakat di titik-titik perbatasan.
Baca Juga:Polisi Ringkus Pemuda di Tarumajaya Usai Kedapatan COD Tramadol di Pasar Bojong LamaRibuan ASN Karawang Mulai WFH, Pemkab Akui Masih Tahap Penyesuaian
“Sudah dibicarakan juga sama Ketua DPRD. Seperti di daerah Muaragembong, dekat dengan Karawang. Nanti akan dibicarakan lagi antar daerah. Kita juga sering dipanggil Pak Gubernur terkait perbatasan. Insya Allah saya juga besok akan singgah ke daerah Bojongmangu, perbatasan Bogor dengan Bekasi,” ucap Asep di Cikarang Pusat, Minggu (12/4).
Menurutnya, pola pembangunan ke depan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui sinkronisasi dengan wilayah tetangga seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang. Hal ini dilakukan guna memastikan infrastruktur yang dibangun saling berkesinambungan.
“Insya Allah saya akan singgah ke daerah Bojongmangu, perbatasan Bogor dengan Bekasi. Saya akan lihat jalan kita kayak gimana, jalan beliau (Bogor) kayak gimana. Nanti akan kita sinkronkan menjadi jembatan buat akses mudah untuk masyarakat ke Bogor, maupun sebaliknya,” tambahnya.
Menjawab kekhawatiran mengenai ketimpangan antarwilayah, Asep menegaskan bahwa pembangunan ke depan mengusung konsep “Pembangunan Berkeadilan”. Ia memastikan 23 kecamatan dan 187 desa/kelurahan akan mendapatkan porsi pembangunan berdasarkan skala prioritas yang krusial. Ke depan ia akan mengumpulkan seluruh camat untuk memetakan titik-titik krusial di desa, terutama wilayah yang selama ini minim sentuhan pembangunan seperti Muaragembong.
“Kita lihat di Muaragembong, ada jalan di kampung yang masih ‘bluk-bluk’ (berlumpur). Itu akan kita lihat langsung untuk segera dibangun,” terang Asep.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, secara terbuka mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada pola lama yang menyebar anggaran tanpa dampak signifikan.