Bahas Posisi Perempuan dalam Pilkada Karawang, KPU Gelar Sosialisasi dan Pendidikan Politik

KPU Karawang
KPU Karawang bersama Nasyiatul Aisyiyah menggelar diskusi publik dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih perempuan menjelang Pilkada 2024.
0 Komentar

KBEonline.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Karawang bersama Nasyiatul Aisyiyah menggelar diskusi publik dalam rangka sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih perempuan menjelang Pilkada 2024.

 

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Afirmasi Perempuan Dalam Politik Elektoral” dan menghadirkan narasumber dari akademisi Dosen Unsika Weni Adityasning Arindawati, S.IP., MA.

 

Ketua KPU Karawang Mari Fitriana menyampaikan, kegiatan sosialisasi kepada pemilih perempuan sangat perlu dilakukan, sebab berdasarkan DPT Pemilu 2024 kemarin, presentase pemilih perempuan itu cukup tinggi, yakni mencapai 49,96 persen.

 

Baca Juga:Koalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi, Partai Golkar Masih Nunggu Arahan PusatCamat Cikarang Selatan Imbau Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Lokal

“Jumlah pemilih perempuan itu hampir sama dengan jumlah pemilih laki-laki. Maka, sosialisasi kepada basis perempuan itu sangat penting. Kalau untuk DPT Pilkada 2024, akan kami sah kan setelah setelah Coklit selesai,” kata Mari.

 

Mari mengajak kepada para pemilih perempuan untuk bisa menggunakan hak pilih nya di perhelatan Pilkada nanti. Ia juga mengingatkan agar para pemilih perempuan agar menggunakan hak pilih nya dengan bijak.

 

“Sebelum menggunakan hak pilih, kita harus mentracking dulu atau melihat rekam jejak pasangan calon yang akan kita pilih. Kita harus memilih pasangan calon yang bisa mengakomodir kepentingan perempuan dan anak,” ungkap Mari.

 

Sementara itu, akademisi Unsika Weni Adityasning Arindawati, S.IP., MA., menyampaikan, kesetaraan perempuan harus terus diperjuangkan, karena saat ini masyarakat masih hidup dalam budaya patriarki yang membuat kaum perempuan kurang mendapatkan dukungan untuk bisa terjun ke ranah politik.

 

“Budaya patriarki ini membuat kaum perempuan kurang mendapatkan dukungan, karena masih adanya stigma dari masyarakat, bahwa politik itu merupakan ranah maskulin,” ujarnya.

 

Selain itu, kata dia, terdapat beberapa hambatan politik yang dialami kaum perempuan untuk bisa berkiprah di bidang politik, diantaranya kurangnya program pelatihan, pemarjinalan perempuan dari ranah politik, representasi, hambatan internal dan eksternal.

 

“Kaum perempuan harus memiliki kesadaran politik, kalau sudah terbangun, maka akan muncul minat politik. Jika sudah punya minat politik, kita harus terus belajar agar memiliki kompetensi untuk bisa berkarir di parlemen, sehingga nantinya kita bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan kebijakan publik,” paparnya.

0 Komentar