Komunikasi Harus Baik
KARAWANG – Disela-sela kesibukan sosialisasi normal baru. Muspika Kecamatan Cilamaya Wetan, gelar monitoring dan pembinaan perangkat desa, di 12 desa yang ada di wilayah ujung Karawang tersebut. Tim monev yang terdiri dari Sekertaris Camat, Kasie Pemerintahan, PMD, Trantib, dan jajarannya itu, keliling dari desa ke desa untuk melakukan pembinaan. Ketua Tim Monev Kecamatan Cilamaya Wetan, Rosid menjelaskan, dalam kegiatan monitoring itu, pihaknya mengingatkan pada kepala desa untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas memimpin desa Utamanya, kata Rosid, kepala desa yang baru saja di lantik pasca Pilkades. Serta, kepala desa yang bakal menggelar Pilkades tahun 2020 mendatang. “Saya imbau untuk hati-hati dalam bekerja. Utamakan komunikasi yang baik dengan Muspika. Jangan sampai ada jarak,” ucapnya kepada KBE, di sela-sela kegiatan Monev Desa Cikarang, kemarin (8/6). Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, Nurhasan menjelaskan, kegiatan monitoring ini meliputi pembinaan perangkat desa, monitoring hasil pembangunan Dana Desa, DBH, dan BanGub. Serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa yang dianggap masih kurang optimal. “Dari 12 desa sudah 4 desa yang kami monitoring. Secara umum, untuk pembangunan infrastruktur sudah bagus. Sementara BLT Dana Desa masih ada sedikit masalah dalam batas wajar,” jelasnya. Nurhasan mengingatkan, kepada kepala desa yang baru di lantik. Diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat maupun Muspika Cilamaya Wetan. Selain itu, ia mengimbau, untuk seluruh kepala desa agar mentaati aturan dan regulasi yang berlaku dalam pemerintahan desa. Terlebih, soal penggunaan anggaran desa yang harus sesuai dengan undang-undang. “Untuk temuan di empat desa, rata-rata soal pembayaran pajak. Itu wajar, dari pengalaman sebelumnya pemdes sering kelebihan bayar pajak,” ungkapnya. “Jadi solusinya para kades menunggu monitoring inspektorat. Agar pembayaran pajak pas sesuai regulasi,” jelasnya. Dalam kegiatan itu, Kasie Trantib Cilamaya Wetan, Totong Dadang, juga mengimbau, agar para kepala desa tetap jaga kondusifitas dan keamanan di wilayah hukumnya. Utamanya, soal penyaluran dana bantuan sosial dan sebagainya. Jangan sampai, kata Totong, terjadi kerusuhan karena ketidak pahaman warga, atau miskomunikasi. “Kuncinya komunikasi antara pemerintah desa dengan kecamatan jangan sampai putus. Kalau ada kesusahan, harap segera lapor, supaya bisa kami tindak lanjut,” tegasnya. Laporan dari Kasie Pemberdayaan Masyarakat Desa Cilamaya Wetan, Hotib. Secara keseluruhan realisasi anggaran Dana Desa tahap 1 telat dilaksanakan dengan baik. Sementara, untuk Dana Desa tahap 2, sekitar 30 persen bahkan lebih, digunakan untuk Bansos BLT Dana Desa. “Dana Desa tahap 1 secara umum tidak ada masalah. Sudah dibangunkan secara 100 persen. Tahap 2 banyak yang tak realisasi, karena dianggarkan untuk BLT Dana Desa,” imbuhnya. (wyd/rie)