KABUPATEN BEKASI- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat Asep Sudarsono bakal memanggil Kepala Sekolah SMK Mitra Industri MM 2100.
Hal ini lantaran adanya keluhan warga sekitar kawasan industri MM 2100 yang minim mendapatkan fasilitas pendidikan lantaran biaya yang terbilang mahal.
“Hari Rabu rencana kami berkirim surat undangan untuk mengklarifikasi. Saya terima kasih masukannya, jadi peran satuan pendidikan dalam mencerdaskan bangsa itu tidak dipilah-pilah, semua punya hak untuk sekolah di tempat tersebut,”kata Asep dikonfirmasi awak media
Dikatakan dia memang untuk SMK tidak ada peraturan zonasi, namun seharusnya pihak sekolah dapat memfasilitasi masyarakat setempat yang tidak mampu untuk dapat bersekolah.
“Sebetulnya, itu ada namanya keterangan tidak mampu, itu bisa mengajukan, misalnya begini daftar ke SMA negeri tapi tidak keterima, masuklah ke Mitra Industri melalui KETM, bahkan tadi dibiayai oleh pemerintah, pas masuk itu dua juta,”kata dia.

Pemerintah Provinsi pun sudah mengucurkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Dari data yang, SMK Mitra Industri MM 2100 menerima BPNU sebesar 1,6 milyar untuk 2.420 siswa.
“Kami akan telisik juga, bisa juga karena belum-belum apa sudah serasa mahal, kami akan mengundang mereka, mengklarifikasi seperti apa kondisi realnya,”kata dia.
Ia mengatakan, SMK Mitra Industri MM 2100 harus kembali ke rencana awal pembangunan dan tidak memberatkan masyarakat.
Diketahui keberadaan disorot masyarakat tujuh desa sekitar kawasan. Masyarakat setempat masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pendidikan di sekolah itu.
“Keberadaan SMK Mitra Industri tidak dirasakan manfaatnya untuk masyarakat sekitar kawasan. Tingginya biaya pendidikan di sekolah itu menjadi salah satu alasan masyarakat tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan di SMK Mitra Industri,”kata Pengurus Harian Masyarakat Peduli Investor (MPI), Morio Nuryadi.
Padahal kata dia, awal pembangunan SMK di kawasan industri itu bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sekitar kawasan industri MM 2100 agar siap bersaing di dunia industri.
Tujuh desa itu yakni, Desa Gandasari, Gandamekar, Mekarwangi, Telajung, Jatiwangi, Cikedokan dan Danau Indah. Informasi yang dihimpun murid dikenakan biaya hingga jutaan rupiah untuk masuk ke sekolah itu.
“Informasi yang kami dapat, setiap bulannya biaya itu sekitar 600 ribu. Disitu ada sekitar 2.500 murid. Kami lihat sangat minim warga sekitar tujuh desa yang bersekolah di kawasan,” tuturnya.
Hadirnya Bursa Kerja Khusus (BKK) Mitra Industri MM 2100 pun kata dia diduga tidak sesuai peruntukan. Pasalnya BKK tidak hanya dikhususkan bagi alumni SMK Mitra Industri.
“Sangat sulit warga sekitar kawasan industri untuk masuk kerja melalui BKK. BKK itu juga ternyata bukan hanya untuk alumni saja dalam rekrutmennya,” tutur dia.
Selain itu juga beredar kabar, setiap peserta yang melakukan test di BKK Mitra Industri MM 2100 diduga dikenakan pungutan hingga 30ribu.
“Iya, waktu tahun 2019 saya ngelamar di perusahaan di MM, ditarikin duit 20 ribu. Kalau sekarang infonya sudah 30 ribu,”cerita salah satu peserta BKK, Nurul. (dim/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here