Perhatikan Nasib Guru Honorer!

0

PGRI KARAWANG TUNTUT PEMKAB TINGGKATKAN ANGGARAN PENDIDIKAN

KARAWANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meningkatkan anggaran pendidikan di tahun 2021. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Kota Pangkal Perjuangan—-tuntutan ini terlepas dari siapa pun yang akan memenangkan pemilihan bupati dan wakil bupati Karawang.
“Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan para pengurus PGRI baik ranting maupun cabang, dewan pendidikan, dewan kehormatan guru, dan Disdikpora Karawang, bahwa pada 2021 kami meminta Pemkab meningkatkan kesejahteran di dunia pendidikan. Walaupun pandemi covid-19 masih menyisakan beberapa persolan yang memerlukan dana, tetapi bukan berarti Pemkab dengan serta merta tidak meningkatkan beberapa anggaran pendidikan,” ujar Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana, kepada KBE, Kamis (5/11/2020).
Peningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, dikatakan Nandang, di dalamnya meliputi kesejahteraan guru honorer, pengawas, penilik, dan tenaga kependidikan lainnya.
“Memohon kepada Pemkab bisa memnuhi permintaan kami meski dilakukan secara bertahap, terlebih guru honorer benar-benar harus diperhatikan dan terus ditingkatkan kesejahteraanya,” ucapnya.
Pasalnya, jelas Nandang, sesuai hasil kunjungan ke beberapa kecamatan seperti Pakisjaya dan Tirtajaya, banyak guru yang honornya sangat kecil meski telah mengabdi di dunia pendidikan dalam waktu yang lama.
“Honor guru itu ada yang sebesar 750 ribu rupiah setiap bulannya, itu pun yang sudah mengabdi kurang lebih 10 tahun. Ada juga yang mendapatkan 1,25 juta dengan durasi mengabdi di atas 20 tahun. Ini semua merupakan bantuan dari Pemkab Karawang dan kami sangat berterima kasih. Meski demikian, kami berharp kesejahteraan dari Pemkab Karawang bisa ditingkatkan di tahun depan,” harapnya.
Selain kesejahteraan dalam bentuk uang, Nandang menambahkan, PGRI juga berharap Pemkab Karawang juga bisa memikirkan terkait fasilitas penunjang bagi sekolah. Misalnya dengan memberikan inventaris sepeda motor kepada kepala sekolah.
“Sejauh ini baru pengawas dan penilik yang sudah memiliki motor inventaris. Tentunya hal yang sama bisa diberikan kepada para kepala SD dan SMP untuk digunakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan harapan nantinya bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya. (ayi/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here