Sekolah Negeri dan Swasta Berebut Kuota Beasiswa Karawang Cerdas

1
151
ilustrasi

KARAWANG – Gonjang-ganjing relokasi program Karawang Cerdas (Kacer) dari SMA/SMK Negeri menjadi prioritas swasta, santer jadi perbincangan di dunia pendidikan kota pangkal perjuangan.

Hal tersebut terjadi, lantaran usulan anggota DPRD Karawang dari komisi lV, Atta Subagja, yang menyarankan agar Kacer jadi prioritas sekolah swasta. Menyusul, bakal diterbitkannya aturan bebas SPP untuk sekolah negeri di seluruh Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala SMAN 1 Tempuran, Endra Wahyudi mengaku ikhlas. Apa bila Pemkab Karawang, menjadikan sekolah swasta sebagai prioritas program Karawang Cerdas.

“Silahakan saja buat swasta. Bagi kita mah tidak masalah, lagian juga, kuotanya kan cuma sedikit,” ungkapnya kepada KBE, kemarin, (11/11).

Endra menjelaskan, selain kuotanya sedikit, prosedur dan pelaporan yang ribet. Menjadikan sekolah berstatus negeri, rela melepas Kacer untuk sekolah swasta di Karawang.

Kata Endra, bantuan sebesar Rp. 1,2 juta per siswa per tahun, dengan kategori khusus yang rumit. Tak pernah di permasalahkan pengelola SMA Negeri di Karawang. Jika SMA atau SMK swasta menginginkan bantuan tersebut.

“Gak jadi soal bagi kami, silahkan saja ke swasta,” ketusnya.

Menurutnya, Karawang Cerdas cenderung pilih kasih. Meski pun statusnya sama-sama negeri, namun pembagiannya presentasienya dianggap tidak adil.

Di sekolah negeri perkotaan, kata dia, program ini menyasar banyak siswa. Tapi, di sekolah negeri perkampungan seperti SMAN 1 Tempuran, dari siswa ribuan, hanya 18 siswa saja yang menerima manfaat program tersebut.

Kondisi ini di perparah, dengan ribetnya prosedur untuk mendapatkan anggaran Pemkab Karawang tersebut. Mulai dari laporan dan ajuannya ke Dinas, sampai Musywarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), hingga perbankan. Sehingga, Kacer ini, dianggap tidak lebih baik dari PIP maupun BPMU yang dari pusat dan provinis.

“Jujur, ribetnya minta ampun, mending kalau jatahnya ratusan, ini cuma 18 siswa saja laporannya kesana kemari, mending BPMU dan PIP,” ujarnya.

Sementara, Kepala SMAN 1 Cilamaya, Raden Eman Sulaeman mengaku tak sependapat dengan usulan tersebut. Pasalnya, kata dia, meski SPP dibebaskan. Kacer masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak kurang mampu di sekolah negeri. 

“Kan hanya SPP saja. Tapi kebutuhan lain tidak. Jadi saya fikir Kacer masih sangat dibutuhkan oleh anak-anak di sekolah negeri juga,” timpalnya.

Eman mengatakan, soal usulan dan prosedur yang ribet, selama mengikuti program tersebut pihaknya mengaku tak pernah kesulitan.

Buktinya, pencairan Kacer tahun 2018 kemarin, SMAN 1 Cilamaya yang mendapat kuota 70-an siswa, baik-baik saja dalam proses administrasinya. “Tidak ribet kok. Asal kita selalu koordinasi dan komunikasi, yang penting semua surat lengkap. Itu mudah-mudah saja,” katanya.

Di sisi lain, Kepala SMK Iptek Cilamaya, Engkos Kosim mengatakan, tidak semua anak yang sekolah di swasta dari kalangan keluarga sejahtera. Kata Engkos, tak sedikit dari mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dengan status swasta, anak pra-sejahtera yang sekolah di SMK Iptek Cilamaya seperti dianaktirikan.

Sementara, mereka yang bersekolah di SMA/SMK negeri. Seperti dimanjakan. Dengan berbagai program pemerintah. Seperti pembebasan SPP hingga program Karawang Cerdas. “Ya kalau mau adil, Kacer untuk Swasta saja. Sekolah negeri kan sudah bebas SPP tahun depan,” singgungnya. (wyd)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here