Sekolah Negeri dan Swasta Berebut Kuota Beasiswa Karawang Cerdas

Sekolah Negeri dan Swasta Berebut Kuota Beasiswa Karawang Cerdas
ilustrasi
0 Komentar

KARAWANG – Gonjang-ganjing
relokasi program Karawang Cerdas (Kacer) dari SMA/SMK Negeri menjadi prioritas
swasta, santer jadi perbincangan di dunia pendidikan kota pangkal perjuangan.

Hal tersebut terjadi, lantaran
usulan anggota DPRD Karawang dari komisi lV, Atta Subagja, yang menyarankan
agar Kacer jadi prioritas sekolah swasta. Menyusul, bakal diterbitkannya aturan
bebas SPP untuk sekolah negeri di seluruh Jawa Barat.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala
SMAN 1 Tempuran, Endra Wahyudi mengaku ikhlas. Apa bila Pemkab Karawang,
menjadikan sekolah swasta sebagai prioritas program Karawang Cerdas.

Baca Juga:Dituding Buat Macet, Camat Rengasdengklok Minta Pedagang Pisang Angkat KakiDiguyur CSR, Mekarjati Jadi Wakil Karawang di P2WKSS Jabar

“Silahakan saja buat swasta.
Bagi kita mah tidak masalah, lagian juga, kuotanya kan cuma sedikit,” ungkapnya
kepada KBE, kemarin, (11/11).

Endra menjelaskan, selain
kuotanya sedikit, prosedur dan pelaporan yang ribet. Menjadikan sekolah
berstatus negeri, rela melepas Kacer untuk sekolah swasta di Karawang.

Kata Endra, bantuan sebesar Rp.
1,2 juta per siswa per tahun, dengan kategori khusus yang rumit. Tak pernah di
permasalahkan pengelola SMA Negeri di Karawang. Jika SMA atau SMK swasta
menginginkan bantuan tersebut.

“Gak jadi soal bagi kami,
silahkan saja ke swasta,” ketusnya.

Menurutnya, Karawang Cerdas
cenderung pilih kasih. Meski pun statusnya sama-sama negeri, namun pembagiannya
presentasienya dianggap tidak adil.

Di sekolah negeri perkotaan, kata
dia, program ini menyasar banyak siswa. Tapi, di sekolah negeri perkampungan
seperti SMAN 1 Tempuran, dari siswa ribuan, hanya 18 siswa saja yang menerima
manfaat program tersebut.

Kondisi ini di perparah, dengan
ribetnya prosedur untuk mendapatkan anggaran Pemkab Karawang tersebut. Mulai
dari laporan dan ajuannya ke Dinas, sampai Musywarah Kerja Kepala Sekolah
(MKKS), hingga perbankan. Sehingga, Kacer ini, dianggap tidak lebih baik dari
PIP maupun BPMU yang dari pusat dan provinis.

“Jujur, ribetnya minta
ampun, mending kalau jatahnya ratusan, ini cuma 18 siswa saja laporannya kesana
kemari, mending BPMU dan PIP,” ujarnya.

Baca Juga:Beli Senpi Buat Ngegaya, Dua Pemuda Kota Bekasi Masuk PenjaraAwas! Enam Kecamatan di Purwakarta Rawan Longsor, Ini Rinciannya….

Sementara, Kepala SMAN 1
Cilamaya, Raden Eman Sulaeman mengaku tak sependapat dengan usulan
tersebut. Pasalnya, kata dia, meski SPP dibebaskan. Kacer masih sangat
dibutuhkan oleh anak-anak kurang mampu di sekolah negeri. 

0 Komentar