PADAHAL INSENTIF NAKES MASIH NUNGGAK BERBULAN-BULAN

Penanganan pandemi belum usai. Insentif nakes pun tak kunjung dibayarkan. Di tengah kelimpungan membiayai penanganan pandemi, Pemkot bekasi justru menganggarkan pembangunan gedung baru DPRD Bekasi Rp 12,6 M.

Berdasarkan data dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bekasi, pembangunan gedung tersebut memiliki nama tender Pembangunan Gedung D DPRD. Pagu anggaran pembangunan gedung yang berada di Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi itu memiliki pagu anggaran Rp12.647.193.443,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp12.642.000.000. Tender pekerjaan konstruksi tersebut sudah selesai.
 
Pengamat Kebijakan Publik dari Unisma Bekasi, Adi Susila, mengatakan pembangunan gedung baru DPRD Kota Bekasi di tengah pandemi tidak tepat.
 
“Menurut saya, anggaran-anggaran untuk pembangunan fisik itu sementara mestinya dihentikan dulu, kemudian anggarannya bisa dipakai untuk menangani covid-19 ini,” kata Adi saat dikonfirmasi oleh awak media.
 
Sementara Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Giarto, mengatakan saat ini pembangunan gedung baru itu sudah mencapai tahapan 20%.
 
“Progresnya sampai dengan akhir November ditargetkan selesai, sekarang kurang lebih 20 (persen). Baru (mulai pembangunan) dua bulan yang lalu,” kata Giarto saat dihubungi awak media belum lama ini.
Dia menjelaskan pembangunan gedung tersebut merupakan usulan dari DPRD Kota Bekasi. “Kalau usulan dari dewan (DPRD Kota Bekasi),” ujarnya.
Di lain sisi, sebenarnya insentif bagi para tenaga kesehatan (nakes) Kota Bekasi belum dibayar. Penyebabnya, Pemerintah Kota Bekasi belum memiliki anggaran. Adanya pembangunan Gedung DPRD yang nilainya belasan miliar itu dikhawatirkan menyinggung perasaan para nakes yang saat ini masih berjuang di garis depan melawan pandemi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, belum lama ini menuturkan masih memutar otak untuk mencari sumber pendanaan untuk membayar intensif tersebut. “Itu kan besar, uangnya kan mesti dicari dulu, uangnya mesti direncanakan dulu,” kata Rahmat, kepada wartawan, Kamis (19/8).

Sebelumnya, dia menjelaskan, anggaran untuk insentif nakes semula menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, sudah tidak diberikan sejak September 2020.

“Jadi sebenarnya itu dulu diberikan insentif itu dari Kemenkes (melalui) BOK. Saat ketidakcukupan uang di sana, diserahin sama kita,” ungkap dia, kepada wartawan, Senin (2/8).

Pemkot Bekasi tengah membahas pengalokasian insentif tersebut dengan DPRD Kota Bekasi. Proses yang dilalui pun cukup panjang. Nantinya, jika disetujui, insentif akan dicairkan melalui Dinas Kesehatan.
“Prosesnya panjang, harus bikin keputusan dulu. Boleh pakai SiLPA, tapi kan enggak bisa mindahin SiLPA langsung. Diverifikasi dulu, besarannya, jumlahnya, bikin keputusannya, nanti dinkes mengajukan permohonan pencairannya, artinya ada tahapan-tahapan, jangan sampai mengelola uang ini salah,” tutur Rahmat.
Dinas Kesehatan Kota Bekasi pada Periode I Maret – Mei 2021 telah mencairkan insentif senilai Rp 5,7 miliar kepada 1.044 tenaga kesehatan.
Dana tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan (BOKT) yang dibayarkan pada bulan Oktober hingga Desember 2020. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here