Pemerintah Kabupaten Bekasi masih memproyeksikan APBD 2022 mendatang untuk fokus pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. Hal itu dikatakan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (16/8/2021).

CIKARANG PUSAT – Pemerintah Kabupaten Bekasi masih memproyeksikan APBD 2022 mendatang untuk fokus pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi covid-19. Hal itu dikatakan PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (16/8).
“Setelah Pidato Kenegaraan Presiden menyangkut kemerdekaan dan rancangan APBN 2022, selanjutnya kita akan jabarkan dalam rencana pembangunan daerah,” katanya.
Terang dia, bahwasannya paparan Presiden Joko Widodo terkait arahan dan rencana pembangunan nasional yang tertuang dalam RAPBN 2022 akan dijadikan pijakan pemerintah daerah saat menetapkan APBD 2022.
“Ada juga mengenai penguatan sistem kesehatan namun fokusnya masih pada pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Kalau diterjemahkan pemulihan ekonomi ini, kan, bisa luas ya,” katanya.
Dani mengatakan proyeksi APBD Kabupaten Bekasi 2022 terkait upaya pemulihan ekonomi menyangkut beberapa sektor di dalamya seperti penguatan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga eksistensi industri besar di wilayahnya.
“Wilayah kita ini juga dikenal pusatnya industri-industri besar, itu juga cakupan kita,” katanya.
Kemudian berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagai penunjang sektor perekonomian masyarakat. Pembangunan tersebut diharapkan bisa terealisasi maksimal tahun depan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Dia menyebut masih ada infrastruktur jalan yang perlu sentuhan perbaikan, lalu juga terkait pembangunan fisik sarana pendidikan dan kesehatan, manajemen banjir, pengelolaan air bersih, hingga optimalisasi lahan pertanian.
“Saya kira dengan tema pemulihan ekonomi pun misalnya, Insya Allah APBD kita nanti ke depan masih akan sangat beragam tapi harus fokus memang,” ucapnya.
Pemerintah daerah pada pekan ini berencana membahas draf rencana kerja perangkat daerah di lingkup internal sebelum melangkah ke pembahasan RAPBD 2022.
“Karena agenda di dewan sendiri juga masih menyelesaikan P2APBD dan Anggaran Perubahan 2021, ketika dua itu tuntas baru kita melangkah ke RAPBD tahun depan,” tandasnya. (har/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here