DPRD Dorong Pemkot Tempuh Jalur Hukum
BEKASI- Komisi I DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja dengan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi, terkait pemisahan aset dan perjanjian kerjasama serta terkait SK pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Rapat kerja yang dihadiri oleh Asda I Pemkot Bekasi Encu Hermana, Asda III Nadih Arifin, Kabag Ekbang Eka Hidayat, sedangkan Plt Ketua Badan Pengawas Entah Ismanto dan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi tidak hadir hingga berakhirnya rapat, Kamis (24/09/2020).
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak mengaku, bahwa dirinya tidak kecewa dengan ketidakhadiran jajaran direksi PDAM Tirta Bhagasasi. Terlebih Abdul Rozak menegaskan, bahwa pihaknya tidak mengakui adanya Direktur Utama di PDAM Tirta Bhagasasi.
“Saya tidak kecewa, karena kami mengundang direksi bukan dirut, karena kami tidak menganggap Usep sebagai Dirut PDAM Tirta Bhagasasi,” ujar Abdul Rozak kepada Metro Bekasi (Group Cikarang Ekspres), Kamis (24/9/2020).
Politisi Partai Demokrat Kota Bekasi ini juga membeberkan, tentang perjanjian kerjasama pada tahun 2017 tentang keterlibatan Kota Bekasi di PDAM Tirta Bhagasasi, serta surat BPKP no S-2072 -PW10/4/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 tentang atensi dan saran atas penetapan direksi dan percepatan penyelesaian masalah pada PDAM Tirta Bhagasasi.
“Surat BPKP sudah jelas menyatakan bahwa kedua kepala daerah memproses pemilihan dan penetapan direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni PP Nomor 54 tahun 2017 dan harus ada seleksi,” kata dia.
“Tetapi Bupati Bekasi mengambil keputusan sepihak tanpa ada seleksi, sedangkan Kota Bekasi masih punya hak kepemilikan PDAM Tirta Bhagasasi, baik persoalan aset maupun penentuan direksi,” tambah dia.
Pria yang akrab disapa dengan panggilan Bang Jack ini juga menyebutkan, bahwa dari hasil data yang dibahas yakni; Keputusan Bupati Bekasi tentang penugasan kembali direktur utama Tirta Bhagasasi masa periode 2020-2024 nomor 500 /Kep-332- admrek/2020, maka Komisi I akan merekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk melakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Maka dari itu kami Komisi I bersikap kalau tidak menemui solusi, merekomendasikan melalui Pimpinan DPRD Kota Bekasi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN,” tegas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupten Bekasi, Soleman menilai Pemerintah Kabupaten Bekasi, terkesan memaksakan diri membuat Surat Keputusan (SK) terkait penugasan kembali Usep Rahman Salim sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi, dengan nomor: 500/Kep.332-Admrek/2020, yang ditandatangani Bupati Bekasi pada 14 Agustus 2020 lalu.
Soleman mendesak Pemkab Bekasi, agar SK itu dibatalkan, karena yang dianggap kontroversial dan ada dugaan abuse of power (penyalahgunaan kewenangan), terhadap peraturan yang ada.
“Saya lihat ini tidak benar. Saya lebih menyoroti pengambilan keputusan penugasan kembali Dirut PDAM Tirta Bhagasasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi terindikasi melanggar peraturan yang ada,” kata Soleman kepada Cikarang Ekspres, Senin (21/9/2020) di ruangannya.
“Apalagi, ini seakan-akan biasa bagi Pemkab Bekasi bersama-sama untuk berbuat tidak benar. Ini sebuah penyakit kronis di dalam PDAM yang jadi PR dikemudian hari,” tambah dia.
Soleman, mengatakan, PDAM merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), yang memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Apalagi, keberadaan PDAM di biayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sehingga, masih kata Leman sapaan akrabnya, seharusnya Pemkab Bekasi harus memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas, seperti aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan aspek administrasinya. Karena ketiga aspek tersebut sangat menentukan kinerja PDAM.
“Dalam waktu dekat ini, kita DPRD akan memanggil, dewan pengawas dan Kabag Ekonomi Pemkab Bekasi. Serta menanyakan sejauhmana tindak pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi,” jelasnya.
Soleman menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga harus memperhatikan secara baik dan jangan menafsirkan sendiri tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007.
Sebab pihaknya menilai jabatan direksi, yang dipegang Usep Rahman Salim di PDAM Tirta Bhagasasi itu telah 14 tahun. Periode pertama tahun 2006-2010 saat itu menjabat Direktur Umum (Dirum), periode kedua tahun 2010-2014 dengan jabatan yang sama, yakni Dirum.
Kemudian, di pertengahan jabatan Dirum periode kedua, yakni tahun 2012 Usep Rahman Salim terpilih menjadi Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Bhagasasi untuk periode 2012-2016, dan periode berikutnya yakni 2016-2020 terpilih kembali menjadi Dirut PDAM Tirta Bhagasasi.
“Ini menjadi keanehan, aturan hanya memperbolehkan maksimal hanya 2 periode. Kalaupun dalam PP 54 tahun 2017. Namun Usep Rahman Salim sudah terhitung 4 periode, apalagi sekarang di tunjuk menjadi Plt,” jelas dia. (jio/red)
