KARAWANG– Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menyebutkan, penyebab banjir, termasuk di Karawang lantaran dipicu kesalahan tata ruang yang dinilainya tidak memiliki nilai konservasi. Saat ini, kata dia, banyak hutan, danau sampai sawah yang berubah menjadi bangunan.
“Seperti banjir di Karawang ini, banyak rawa-rawa yang hilang. Belum lagi di bagian hulu, hutannya rusak,” kata Dedi saat memberikan bantuan berupa nasi kotak kepada korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, kemarin (27/2/2020).
Dia menegaskan, pemerintah daerah harus tegas mengenghentikan pembangunan perumahan atau kawasan bisnis di areal persawahan. Dia menegaskan pula, Komisi IV DPR RI, telah meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata ruang daerah di Indonesia. Alasannya, perubahan tata ruang dinilai sangat penting dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan.
“Anggaran untuk recovery bencana sangat besar. Kementerian PUPR saja mengalokasikan anggaran Rp 6 triliun. Ini jumlah yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, pencegahan bencana harus segera dilakukan,” ujarnya.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyatakan, saat ini menyusunan tata ruang sarat kepentingan kelompok tertentu. Mereka yang punya lahan luas di suatu tempat selalu menginginkan lahannya dijadikan area bisnis atau perumahan.
Dedi berpendapat, tata ruang di wilayah Jawa Barat, Banten, dan Jakarta harus menjadi satu kesatuan. Alasannya, tiga provinsi tersebut memiliki satu bentangan yang serupa.
Banjir Jakarta kiriman dari Bogor, Banjir Karawang kiriman Bogor dan daerah hulunya di Bandung. Jadi saya akan dorong Jakarta, Banten dan Jawa Barat cukup satu rencana tata ruang saja. Bukan tidak mungkin, hal itu dilakukan dalam omnibus law,” ucapnya.
Dedi juga berharap semua daerah, membangun sejumlah danau buatan agar air hujan memiliki penampungan yang memadai. Dia juga meminta semua aliran sungai dinormalisasi dan endapan lumpurnya dikeruk. (bbs/mhs)
