PILKADES : Warga Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, menerobos banjir yang menggenangi Tempat Pemungutan Suara pada Minggu 2 Februari 2020 lalu.

BISA JADI KLASTER BESAR PENYEBARAN COVID-19

RATUSAN BALON KADES NYALON PAKAI IJAZAH PAKET

KARAWANG– Waktu Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 177 desa di Karawang semakin dekat. Jelang pergantian tahun 2020. Sejumlah bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades), yang sudah mendaftar. Sedang sibuk menyiapkan berkas pendaftaran. Salah satunya, verifikasi validasi (Verval) ijazah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang.
Pikades serentak kali ini sama dengan pilkada kemarin. Digelar saat pandemi, artinya ongkos penyelenggrannya pun membengkak karena dituntut menyiapkan protokol kesehatan yang ketat.

Data yang berhasil KBE himpun, dari Seksi Pendidikan Kesetaraan Masyarakat (Dikmas), Disdikpora Karawang, sebanyak 108 orang bakal calon kades di Karawang. Mendaftar dengan menggunakan ijazah kesetaraan Paket B.

Sesuai aturan yang tertuang dalam undang-undang desa. Syarat mutlak untuk menjadi calon kepala desa adalah minimal berijazah SMP/MTs sederajat. Termasuk, ijazah Paket B yang juga setara dengan SMP/MTs sederajat pada sekolah formal umum.

Kasie Pendidikan Kesetaraan Masyarakat, Disdikpora Karawang, Kosim Taryana mengatakan, angka tersebut hanya yang dilakukan legalisir di Seksi Dikmas, Disdikpora Karawang. Sementara, sesuai regulasi yang berlaku. Ijazah kesetaraan paket yang diterbitkan di atas tahun 2017, cukup dilakukan legalisir di satuan pendidikan sekolah asal. Baik melalui UPTD SKB maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat ia berasal.

“Legalisir ga bisa sekaligus. Semua harus detail sesuai data kependudukan. Seperti KTP, KK, dan akte kelahiran. Bahkan, harus dikoneksikan dengan barcode yang ada,” ujar Kosim, akhir pekan lalu.

Melihat kondisi ini, kemungkinan besar jumlah pendaftar balon kades yang menggunakan ijazah paket di Karawang akan lebih besar. Guna meminimalisir penggunaan ijazah palsu. Disdikpora Karawang pun memiliki sistem yang baik, dalam proses legalisir ini.

Kosim menjelaskan, bagi balon kades yang ingin legalisir ijazah. Tentunya tidak cukup hanya dengan melampirkan fotocopy ijazah saja. Akan tetapi, diharuskan juga melampirkan raport paket, data nominatif, hingga salinan administrasi kependudukan lainnya.

Ijazah Paket B, sebut Kosim, secara legal sudah setara dengan sekolah formal pada umumnya. Apa lagi, lanjut dia, beberapa tahun terakhir. Data sisa atau warga belajar di PKBM selalu masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan masa pembelajaran tiga tahun. 

“Ini sudah terbukti, banyak pejabat yang sukses dengan ijazah paket. Dari menteri, DPR, birokrat. Tak menutup kemungkinan juga bakal calon kades,” ujarnya.

“Ijazah paket ini sudah setara dengan sekolah formal. Apa lagi di era sekarang. PKBM bukan saja jadi alternatif, tapi juga pilihan warga,” terangnya. 

Sebelumnya, Kabid Pemerintahan Desa DPMD Karawang, Encep Komarudin, melalui Kasie Tata Kelola Desa, Andry Irawan mengatakan, bahwa dalam proses Pilkades tahun ini. Tidak akan digelar Pelayanan Satu Atap (Yantap).

Untuk mengumpulkan semua persyaratan untuk maju di Pilkades. Semua balon kades dipersilahkan secara mandiri menyelesaikan fase pemberkasan. Termasuk, melakukan legalisir di Kantor Disdikpora Karawang. (bbs/mhs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here