PEMBINAAN : Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Uung Kusmana, saat menyerahkan rompi pada PLKB di Aula Kantor DPPKB Karawang.

Pelayanan Dinilai Tetap Optimal Saat Pandemi

KARAWANG– Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Jawa Barat, Uung Kusmana, beserta jajarannya, turun langsung ke Kabupaten Karawang untuk melakukan pembinaan puluhan PLKB Non PNS di DPPKB Karawang.
Dalam kunjungan itu, Kusmana mewakili BKKBN memuji kinerja DPPKB Karawang, yang tetap melaksanakan pelayanan KB dengan maksimal. Meskipun Karawang masih di kepung Pandemi Covid-19.
Kepada KBE, Uung Kusmana mengatakan, Kabupaten Karawang menjadi salah satu penyumbang akseptor terbanyak dalam program pelayanan KB satu juta akseptor di Hari Keluarga Nasional (Harganas) tahun 2020 ini.
Untuk lebih memaksimalkan pelayanan, pihaknya, sebut Kusmana, mengunjungi Karawang untuk melakukan pembinaan pada puluhan PLKB non PNS di kota pangkal perjuangan.
“Pelayanan KB di Kabupaten Karawang ini selalu maksimal. Meskipun masih dalam situasi pandemi, tapi Karawang punya cara untuk mencegah Baby Boom disini,” ujar Kusmana, Rabu, (29/7).
Sementara, Plt Kepala DPPKB Karawang, Sofiah menambahkan, sesuai instruksi BKKBN, meskipun pandemi masih mewabah di Karawang. Sosialisasi dan pencegahan penundaan usia pernikahan dan kehamilan, harus tetap berjalan, untuk mencegah terjadi Baby Boom.
Hasilnya, kata dia, angka kelahiran di Kabupaten Karawang tidak naik signifikan di tengah Pandemi Covid-19 ini. Hal itu, Kata Sofiah, yang membuat DPPKB Karawang dipuji BKKBN.
“Hal itu juga jadi motifasi buat kami untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Sofiah menjelaskan, peran PLKB non PNS baik di bawah provinsi maupun pemerintah kabupaten, sangat sentral untuk keberlangsungan program BANGGA KENCANA.
Namun, kata dia, di Kabupaten Karawang jumlah PLKB non PNS masih belum ideal. Pasalnya, dari 309 desa dan kelurahan yang ada di Karawang, jumlah PLKB non PNS hanya ada 200 pegawai.
“Kalau penambahan PNS masih susah, kita harapannya bisa 1 desa 1 PLKB non PNS. Idealnya mungkin 109 pegawai lagi yang kita butuhkan,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan ada perhatian dari Pemkab Karawang. Jika penambahan PNS sulit, paling tidak bisa menambahkan PLKB non PNS, untuk pelayanan yang lebih maksimal,” harapnya. (wyd/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here